Jakarta, Swa News – Sejak rezim Prabowo berkuasa, pola militeristik sangat kental dalam upaya membentuk orientasi disiplin birokrasi. Salah satunya adalah syarat bagi para menteri untuk mengikuti retreat yang dipusatkan
Berita populer
Advertisement
Baca juga
Sidoarjo, Swa News – Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) telah menyelenggarakan Seminar Internasional tentang Bahasa Arab (17/2/2025). Dalam acara yang dibuka Rektor Umsida, Dr. Hidayatullah,
Malang, Swa News – Aksi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi besar-besaran sejak 17 Februari 2025 itu berlangsung semakin masif. Aksi yang bertajuk Lawan Indonesia Gelap itu hingga kini
Jakarta, Swa News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada aturan yang melarang memeriksa tersangka meski sedang mengajukan praperadilan. Bahkan, tersangka juga bisa ditahan, meski sedang menempuh upaya hukum
Malang, Swa News– Persaingan antar Calon Rektor UIN Maliki Malang semakin mengerucut. Setelah Agus Maimun yang berasal dari FITK mendeklarasikan diri untuk maju menjadi kandidat, kini ada rumor jika ada
Mimpi Omon-Omon Prabowo Oleh M Rizal Fadillah Setelah Prabowo teriak dengan semangat luar biasa “Hidup Jokowi..!” maka mulailah harapan rakyat berubah jadi mimpi. Ketika terbangun ternyata Prabowo itu tidak
Surabaya, Swa News – Aksi Indonesia Gelap yang menyuarakan tuntutan mahasiswa di DPRD Jatim berakhir ricuh. Mahasiswa yang tergabung dalam elemen BEM SI dan juga ekstra kampus mengalami bentrok dengan
Sumenep, Swa News- Ada rumor yang kurang sedap karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan. Ketika berita ini dikonfirmasi pada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN
Makin ke sini, istilah seputar anggaran makin njelimet. Tempo (13/2/2025) sampai perlu menjelaskan perbedaan antara “efisiensi,” “pemangkasan,” dan “rekonstruksi.” Padahal, belum lama pandemi berlalu, masih terngiang istilah: “refocusing” dan “realokasi.”
Prabowo Subianto diam terhadap tuntutan adili Jokowi saja sudah menyakiti rakyat. Karena seharusnya, Presiden menjalankan konstitusi dan amanah rakyat. Salah satu norma konstitusi mengatur bahwa setiap kejahatan harus diadili, diberi
Kerjasama
Advertisement
