Banyuwangi, Swa News – Sejumlah tokoh pemuda dan aktivis di Banyuwangi menolak rencana aksi yang akan digelar Forum Banyuwangi Bergerak pada Senin (25/8/2025) terkait isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2025.
Koordinator Regional Swa Indonesia Institute Banyuwangi, M. Hably Hasan, menilai rencana aksi tersebut tidak relevan. Menurutnya, permasalahan PBB-P2 di Banyuwangi sudah ditangani dengan tepat oleh pemerintah daerah dan DPRD.
“Jajaran pemerintah dan parlemen sudah sepakat kembali pada Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024, yaitu kebijakan multi-tarif, bukan tarif tunggal. Jadi masalahnya sudah selesai. Apalagi yang mau dipersoalkan?” tegas Hably.
Baca juga: KAHMI Akan Ikut Mengawal Keberlangsungan Kemajuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tokoh Pemuda
Hal senada disampaikan oleh Hilmy, aktivis yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator gerakan penolakan kenaikan PBB-P2. Ia secara tegas menolak rencana aksi 25 Agustus dan menegaskan tidak bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
“Aksi 25 bukan lagi murni membawa kepentingan masyarakat, tapi sudah ditunggangi kepentingan politik. Ada penumpang gelap yang tidak pernah terlibat sejak awal perjuangan,” ungkap Hilmy melalui sebuah video pernyataan resmi.
Hilmy juga menilai adanya upaya adu domba oleh pihak-pihak tertentu. “Hari ini masyarakat Banyuwangi justru melawan pihak-pihak yang mencoba memecah belah,” tambahnya.
Tokoh pemuda
Hably menegaskan, apabila aksi 25 Agustus tetap dipaksakan, maka patut diduga ada agenda politik terselubung. “Kalau tetap dilakukan, kami menduga ada kepentingan pragmatis yang menunggangi gerakan tersebut. Masalah PBB-P2 sudah clear,” pungkasnya. (MM)
Comments 1