Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Surabaya, Swa News– PSN Surabaya Waterfront Land merupakan salah satu dari 31 Proyek Strategis Nasional yang disetujui Presiden Joko Widodo kala itu.
Pernah ricuh ketika puluhan warga yang mengatasnamakan perwakilan nelayan Surabaya memaksa masuk ruang pertemuan dan uji konsultasi publik. Kegiatan yang dilakukan di salah satu hotel itu kemudian memicu keributan dengan pihak yang menjaga berlangsungnya kegiatan tersebut.
Barisan massa yang sudah emosional itu akhirnya berhasil mendobrak dan menerobos pintu masuk ruangan pertemuan. Massa meminta kegiatan uji konsultasi publik yang diselenggarakan perusahaan operator Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land, PT Granting Jaya, itu dibubarkan.
Akibat aksi massa yang semakin tegang itu, perwakilan manajemen operator terpaksa dikawal personel keamanan untuk keluar dari ruang pertemuan.
Menurut beberapa pihak yang ikut serta dalam aksi massa, mereka merupakan representasi masyarakat yang menolak rencana PSN Surabaya Waterfront Land yang akan melakukan reklamasi Pantai Kenjeran.
Sesuai dengan rencana, PSN Surabaya Waterfront Land akan dipusatkan di Pantai Kenjeran, Surabaya. Alokasi anggaran dalam proyek tersebut sebesar 72 triliun rupiah.
Hingga saat ini, masyarakat nelayan Surabaya tetap menolak proyek strategis tersebut. Meskipun jika mengacu pada peraturan yang ada, masyarakat akan dipaksa patuh dan tunduk pada kebijakan PSN itu.
Sejak awal, kebijakan PSN sudah banyak mendapat perlawanan masyarakat. Bahkan, anggota Komnas HAM, Anis Hidayati, juga menilai PSN akan menjadi akar masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Riset Komnas HAM menemukan bahwa PSN berdampak negatif pada pelaksanaan HAM, baik hak-hak sipil, ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun hak-hak kelompok rentan.
Selain itu, Komnas HAM juga menilai pelaksanaan PSN gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang inklusif.
Pendapat senada juga datang dari Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, yang menilai kebijakan PSN itu dipaksakan dan terburu-buru tanpa ada kajian mendalam mengenai masalah lingkungan setempat dan keadaan masyarakat. Pada akhirnya, PSN justru menjadi masalah konflik baru antara negara dan rakyat. (Fian)
