Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Simbol Perlawanan Megawati: Instruksi Boikot Retreat
Oleh Ray Rangkuti
Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait penundaan kepala daerah terpilih dari PDIP pada agenda retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Terngah, jelas ada hubungannya dengan penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca JugaArtikel Terkini Lainnya
Tak dinafikan, sebelumnya, PDIP melalui Hasto telah menyatakan agar kepala daerah itu mengikuti irama pusat. Tapi, penahanan ini jelas membuat hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto akan kritikal.
Penanganan kasus Hasto oleh KPK tersebut terlihat sangat politis, meskipun KPK telah berulang kali mengatakan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, memang betul, cuma nuansa politiknya kental.
Penangan kasus dugaan suap buronan Harun Masiku yang melibatkan Hasto terlihat politis, itu sudah terjadi sejak 6 tahun silam, namun perkara hukum itu sempat tertunda. Padahal, masih banyak kasus dugaan korupsi yang nilainya jauh lebih besar.
KPK kelihatan memprioritaskan kasus Hasto kala tibumana kasus hukum lainnya seperti ogah-ogahan ditangani KPK. Sebut saja CSR BI, Blok Medan, Sahbirin Noor, Kementan-BPK, dan sebagainya. Kasus Hasto ini paling tinggi di nomor 9 jika diurut dari kasus-kasus lainnya.
Instruksi Megawati terkait penundaan kepala daerah terpilih dari PDIP pada agenda retret tak menyalahi hukum, karena retreat bukan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh kepala daerah.
Tidak ada masalah hukum jika tidak mengikutinya. Paling jauh, Mendagri akan mengevaluasi kinerja dan ketaatan para kepala daerah.
Pelaksanaan retret kepala daerah tak lebih dari upaya sentralisasi kekuasaan agar para kepala daerah mengikuti semua keinginan pemerintah pusat.
instruksi Ketua Umum PDIP tersebut tentu akan berimbas pada kekhawatiran pemerintah pusat karena mengurangi dukungan daerah.
Jika pemerintah pusat mengabaikan daerah, bisa jadi program nasional malah akan mandeg. Misal program MBG, tidak akan dapat optimal jika tidak melibatkan pemerintah daerah.
Sebaliknya, PDIP bisa membuat program orientasi kepala daerah tandingan secara mandiri pada internal partai.
Karena, akan lebih baik jika model orientasi tersebut lebih menekankan nuansa sipil daripada militer.
Dengan memasukan materi prinsipil tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Pertama, Membangun partisipasi. Kedua, membangun sistem transparansi. Ketiga, kemampuan strategi komunikasi/dialog. Keempat, materi anti korupsi.
Direktur Lingkar Madani
