Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Sejak rezim Prabowo berkuasa, pola militeristik sangat kental dalam upaya membentuk orientasi disiplin birokrasi. Salah satunya adalah syarat bagi para menteri untuk mengikuti retreat yang dipusatkan di akademi militer. Bahkan beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan para kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti kegiatan yang sama.
Sebenarnya, pengertian retreat dalam KBBI merupakan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri pada Tuhan di tengah rutinitas kesibukan sehari-hari. Tapi secara politis, instruksi retreat yang diwajibkan rezim Prabowo itu menjadi instrumen koordinasi dan konsolidasi, baik terhadap anggota kabinet yang menjadi pembantunya maupun para kepala daerah untuk melakukan indoktrinasi menyatukan visi-misi dengan pemerintah pusat.
Permasalahannya, bukankah proses ini merupakan langkah mundur desentralisasi yang selama ini menjadi bagian dari perjuangan gerakan reformasi untuk tata kelola otonomi daerah? Kelihatannya ada agenda politik yang lain.
Rupanya, kewajiban retreat yang juga akan diberlakukan untuk kepala daerah ini mendapat perlawanan keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang seluruh kader PDI Perjuangan yang sudah dilantik menjadi kepala daerah ikut kegiatan retreat tersebut.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, juga menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan agar tidak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
“Betul (surat instruksi Megawati),” ujar Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
“Instruksi itu tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP,” ujarnya.
Dalam surat instruksi itu, dipastikan bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang (21-28/2/2025). Bahkan bagi mereka yang sudah terlanjur dalam perjalanan juga diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” isi surat yang ditandatangani Megawati.
Pada bagian lain, sebenarnya pernyataan larangan ini sendiri keluar sesaat setelah KPK melakukan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam kasus korupsi, yang kemudian oleh pihak PDIP ditengarai sebagai upaya kriminalisasi dan politisasi hukum.
Kelihatannya, larangan Megawati terhadap kepala daerah terpilih untuk tidak mengikuti kegiatan retreat merupakan sinyal sikap oposisi PDIP terhadap rezim penguasa saat ini. Bahkan menurut pengamat politik Ray Rangkuti, kemungkinan sikap oposisi PDIP ini tidak berhenti pada masalah retreat saja, tetapi juga akan berpengaruh hingga ke Senayan.
Situasi perlawanan ini akan semakin masif, apalagi ditambah dengan sikap terakhir Presiden Prabowo yang secara politis mendeklarasikan relasi politiknya bersama Jokowi. Sikap itu jelas menjadi penanda bahwa Presiden Prabowo berafiliansi dengan Jokowi dan sekaligus memutuskan untuk menutup pintu bagi PDIP agar ikut bergabung dalam rezim pemerintahannya. (Yan).
