Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News– Skandal disertasi di Universitas Indonesia (UI) yang melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya menemui titik terang.
Skandal disertasi
Setelah rumor pembatalan disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG UI tersebut ramai diperbincangkan, UI akhirnya mengeluarkan keputusan resmi terkait simpang siur masalah ini.
Rumor itu sendiri bermula setelah dokumen yang diduga risalah rapat pleno Dewan Guru Besar (DGB) UI menyebar secara luas di linimasa media sosial.
Dalam dokumen yang tersebar luas itu disebutkan bahwa dalam rapat pleno pada 10 Januari 2025, Dewan Guru Besar UI merekomendasikan agar disertasi Bahlil dibatalkan karena ditemukan beberapa pelanggaran.
Baca juga: Balik Kanan, Prabowo Timbul Tenggelam Bersama Konglomerat, Bukan Bersama Rakyat?
Skandal disertasi
Namun, teka-teki itu kemudian terjawab. Dalam konferensi pers, Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah menyampaikan bahwa hasil pertemuan empat organ UI memutuskan untuk memberikan rekomendasi pembinaan terhadap disertasi Bahlil, bukan pembatalan.
Salah satu anggota Dewan Guru Besar UI, Sulistyowati Irianto, mempertanyakan keputusan empat organ besar UI terkait nasib disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, kasus disertasi Bahlil merupakan kejadian extraordinary bagi UI dan seluruh civitas akademika.
Baca juga: Ilfi Nurdiana Mulai ‘Gerilya’, Punya Jejaring Partai, Kans Kuat Menjadi Rektor UIN Maliki Malang?
Bagi Sulistyowati, keputusan UI ini adalah sebuah ironi, karena sebelumnya tim investigasi Dewan Guru Besar UI (DGB UI) telah menemukan adanya pelanggaran dalam disertasi Bahlil.
Ia menilai bahwa Bahlil mengambil data dari organisasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) untuk disertasinya secara tidak jujur.
Nampaknya, polemik antara rekomendasi DGB dan keputusan empat organ besar UI menandai kemampuan Bahlil dalam mengondisikan kebijakan UI.
Jejaring Bahlil memang sangat luas. Bagaimanapun, hingga kini ia masih memiliki modal pengaruh politik yang sangat besar. Selain menjabat sebagai Menteri ESDM, ia juga merupakan Ketua Umum Golkar.
Mungkin, instrumen kekuasaan yang dimiliki Bahlil saat ini sedikit banyak berpengaruh dalam keputusan kasus disertasinya. (Rat)
