Jakarta, Swa News– Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengambil langkah besar dengan membatalkan ketentuan presidential threshold 20 persen.

Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Kamis (2/1/2025) di Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai era baru bagi demokrasi Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan presiden.

Aturan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu selama ini menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai, ketentuan ini membatasi kompetisi dan mempersempit peluang bagi tokoh-tokoh potensial di luar partai besar.

Presidential threshold 20 persen bukan topik baru. Sejak diterapkan, aturan ini sudah digugat puluhan kali ke MK. Namun, baru pada gugatan ke-36 di tahun 2023, Mahkamah akhirnya memutuskan untuk menghapus ambang batas tersebut.

Dalam pembacaan putusan, Suhartoyo menegaskan bahwa aturan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam demokrasi. “Demokrasi bukan sekadar kompetisi antarpartai besar, tetapi ruang bagi setiap pihak untuk bersaing secara setara,” katanya.

Baca juga:

Namanya Masuk Tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korupsi Dunia, Jokowi Nantang Pembuktian!

Langkah ini disambut hangat oleh banyak pihak. “Selama ini aturan threshold lebih banyak memunculkan kandidat kompromi daripada calon terbaik. Dengan dihapusnya ketentuan ini, saya optimistis akan muncul lebih banyak alternatif pemimpin,” ujar Refly Harun, pakar hukum tata negara.

Pro dan Kontra di Kalangan Politisi

Keputusan ini tentu menuai berbagai respons. Di satu sisi, partai kecil dan kelompok independen menganggap penghapusan ambang batas sebagai langkah maju. Namun, di sisi lain, partai-partai besar tampak cemas dengan dinamika baru yang akan muncul.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengaku terkejut dengan keputusan ini. “Hasil ini di luar dugaan. Konstelasi politik akan berubah drastis, dan kami harus segera menyesuaikan strategi,” katanya.

Baca juga:

Pernyataan Sri Mulyani, PPN TIDAK NAIK di 2025?

Tidak hanya di kalangan partai, perdebatan juga terjadi di internal MK. Hakim Anwar Usman dan Daniel Yusmic memberikan dissenting opinion. Mereka menilai threshold diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari terlalu banyak calon dalam pemilu.

Namun, mayoritas hakim MK menegaskan bahwa stabilitas bukan alasan untuk membatasi hak konstitusional warga negara. Demokrasi, menurut mereka, harus memberi ruang bagi semua pihak untuk ikut serta dalam proses pencalonan.

Keputusan ini diperkirakan akan membawa perubahan besar dalam proses pemilu, khususnya Pemilu 2029. Tanpa threshold, jumlah kandidat yang maju diprediksi akan bertambah.

Meski demikian, konsekuensinya, proses pemilu bisa menjadi lebih kompleks jika tidak ada calon yang meraih suara mayoritas pada putaran pertama.

Di sisi lain, penghapusan presidential threshold  20 persen diharapkan mendorong partai politik untuk lebih kompetitif dalam menawarkan program kerja. Dengan banyaknya calon, masyarakat memiliki peluang untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi mereka.

Namun, tantangan implementasi tidak kecil. Pemerintah dan DPR harus segera merevisi aturan pemilu agar sesuai dengan putusan ini. Selain itu, fragmentasi politik yang berpotensi muncul juga menjadi perhatian utama.

Era Baru Demokrasi Indonesia

Penghapusan presidential threshold 20 persen oleh MK merupakan langkah penting menuju demokrasi yang lebih sehat. Dengan memberikan peluang yang sama bagi semua pihak, keputusan ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang lebih adil dalam proses pencalonan presiden.

Namun, perubahan ini juga menuntut persiapan yang matang dari semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, keputusan ini bisa menjadi awal dari era baru dalam demokrasi Indonesia.(Mmu)