Hasto Tersangka, Menanti Perlawanan Mega

Hasto Tersangka, Menanti Perlawanan Mega

Oleh Selamet Castur

Megawati Soekarno Putri pernah mengancam KPK jika berani mentersangkakan dan memenjarakan Sektretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.

Kini Hasto sudah menjadi tersangka, KPK telah merilis status Hasto berdasar Surat Sprin. Dik/153/DIK.00/01/12/2014 tanggal 23 Desember 2024.

Sambil memantau proses dinamika politik yang ada, saatnya kita tunggu jurus maut Megawati menghadapi permainan ini.

Dendam Jokowi

Beberapa waktu yang lalu Hasto Kristianto sudah memberi sinyal jika dirinya akan menjadi sasaran kriminalisasi.

Hasto saat itu menegaskan, jika Jokowi ada ada dibalik proses kriminalisasi yang dia hadapi saat ini.

Bahkan saat itu Hasto juga membuka kartu king Jokowi yang pernah berupaya mengkriminalisasi Anies Baswedan melalui proyek Formula E. Tapi upaya itu gagal. Hasto juga mengungkap kejengkelan Jokowi kala itu karena gagal mendegradasi eksistensi politik Anies melalui KPK. Kisah Hasto, Jokowi sangat geram setelah Anies diperiksa KPK, kemudian Anies memanfaatkan KPK menjadi arena politik perlawanan balik.

Itu dulu! Ketika Jokowi, Megawati, Hasto dan PDI perjuangan masih mesra, masih bersama menikmati kekuasaan.

Saat ini berbeda! Sekarang Jokowi mbalelo. Jokowi menjadi lawan tanding semua pihak yang ada dalam lingkaran struktur partai itu. Sikap mbalelonya dipicu setelah sekian banyak penolakan rencana politiknya.

Jokowi juga tahu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, punya otoritas absolut sesuai konstitusi partai untuk menolak semua ambisi politiknya.

Ada sekian banyak penolakan proposal politik Jokowi pada PDI Perjuangan. Mulai permohonan perpanjangan jabatan presiden dengan menggunakan alasan pandemi covid 19, permohonan perubahan undang-undang untuk jabatan presiden 3 periode, hingga permintaan untuk menjabat ketua umum partai ini.

Puncaknya ketika pemilihan presiden 2024, Jokowi dan PDI perjuangan pecah kongsi. PDI Perjuangan mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud Md, Jokowi meng-orkestrasi beberapa partai politik diluar PDI Perjuangan membentuk Koalisi Indonesia Maju, mengusung Prabowo-Gibran.

Rivalitas Jokowi dan PDI Perjuangan semakin keras, persaingan itu pada akhirnya menghadapkan personal Jokowi dengan Megawati-Hasto.

Pada posisi rival, Hasto sendiri sering tampil merepresentasi kepentingan institusi partai dan Mega untuk ‘menghajar’ Jokowi.

Rupanya Jokowi gerah. Titik balik politik itu kemudian menghadirkan pertarungan dendam kesumat, saling menyerang dan menyandera.

Tentu Jokowi yang kala itu masih memegang kekuasaan bisa mempengaruhi banyak sumber daya dan instrumen negara untuk menaklukan PDI Perjuangan, Megawati dan Hasto.

Pada era Rezim Prabowo saat ini, akses fasilitasi penguatan politik Jokowi mengendalikan permainan masih kuat , masih ada Gibran, putranya, yang menjabat wakil presiden. Apalagi posisi Prabowo dan Jokowi juga masih satu kongsi koalisi, belum pecah kongsi.

Kondisi itu memungkinkan Jokowi masih punya ruang kuasa mengotak atik kembali kasus lama, meski 4 tahun stagnan, kasus 2019, kasus yang selama ini menyandera dan menjadi beban politik Hasto dan PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Ujungnya Hasto menjadi tersangka. Persoalannya apakah pemidanaan Hasto ini akan menutup babak akhir perseteruan Jokowi dengan PDI Perjuangan dan Megawati?

Rupanya belum, Megawati melihat Jokowi masih akan ikut awut- awut kongres PDI Perjuangan. Bahkan hasil investigasi Bocor Alus Tempo, bisa memastikan ada agenda Jokowi ikut awut-awut menganggu agenda kongres melalui jalan “menghabisi” Hasto.

Dibalik itu, Jokowi juga masih punya syahwat menguasai partai tersebut melalui poros loyalisnya. Jokowi pasti akan main dibalik layar. Apalagi memang ada kondisi laten keterbelahan faksionalisasi.

Mega Runtuh?

Jika ditelisik kasus hukum Hasto bukanlah kriminalisasi, melainkan politisasi. Kita duga master mind-nya Jokowi. Membaca asumsi adanya permainan politik dalam status hukum Hasto Kristiyanto, maka problemnya bisa sistemik.

Sasaran tembaknya bukan hanya Hasto semata, tetapi bisa juga akan menyasar tokoh lain di dalam PDI Perjuangan. Targetnya mengawut-awut partai tersebut.

Kalau kita perhatikan perkembangan proses hukum yang ada, saat ini sudah menyasar kader PDI Perjuangan lain, Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly, sudah dicekal KPK.

Kalau agenda proses politik hukum ini terus berlangsung, maka akan merapuhkan situasi politik partai nasionalis itu. Semakin lama daya kekuatan ideologis kader PDI Perjuangan akan tergerus oleh kekuatan sikap pragmatis.

Hingga kini banyak sekali problem hukum yang ikut menyandera para elit PDI Perjuangan. Situasi Ini juga akan merendahkan nilai tawar politik partai.

Apalagi bisa dipastikan Jokowi masih mengendalikan kekuasaan hukum. Kelihatannya, sebelum turun tahta Jokowi sudah memastikan untuk bisa mengkonsolidasikan institusi anti rasuah dan lembaga hukum yang lain.

Pola intervensi itu diperkirakan mulus, Jokowi juga masih memegang kendali sandera hukum yang melanda berbagai elit partai, faktor itu yang memastikan Jokowi masih menguasai mayoritas partai.

Kondisi itu semakin memperlemah posisi politik Megawati, akan goyah, dan kongres nanti kemungkinan akan bisa dikendalikan kubu Jokowi.

Jika kita baca situasi proses politik hukum yang ada saat ini memang punya relasi dengan kongres yang akan datang. Jokowi butuh partai besar. Puncaknya nanti akan ada upaya pengambil alihan kekuasaan partai.

Situasi politik PDI Perjuangan saat ini memang sangat menegangkan, sedang ada pertempuran sengit antara Megawati dan Jokowi.

Megawati dan PDI Perjuangan sedang menghadapi badai besar, selain Jokowi, juga ada relasi politik penguasa saat ini yang sengaja mengkerdilkan posisi politiknya.

Rezim Presiden Prabowo dan partai koalisi pendukungnya juga sedang mengepung, menghindari penguatan pengaruh PDI Perjuangan menjadi partai oposisi, karena itu bisa mengganggu roda pemerintahan serta berbagai agenda kepentingan pragmatis partai koalisi yang ada.

Posisi Megawati krusial, tinggal menunggu loyalitas dan militansi para kadernya. Sementara dukungan civil society yang selama ini membela hak demokrasi juga masih terbelah, masih banyak yang enggan mendukung sepenuhnya kepentingan Megawati dan PDI Perjuangan.

Selamet Castur

Penulis, Pemerhati Politik