Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Banyuwangi, Swa News – Saat ini banyak potongan video dan tulisan yang beredar dan menyudutkan posisi politik serta hukum Bupati Banyuwangi dua periode 2010–2015, 2016–2020, sekaligus Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) 2022–2024, Abdullah Azwar Anas, terkait persoalan eksplorasi dan eksploitasi tambang Tumpang Pitu.
isu tumpang
Padahal, menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Banyuwangi, H. Hasan Basri, persoalan pertambangan Tumpang Pitu telah melalui proses sosialisasi yang mendalam hingga ke dampak hilirnya. Salah satunya, persoalan limbah dan pencemaran air laut yang disebutnya sudah teratasi dengan baik.
H. Hasan Basri juga mengisahkan proses panjang keterlibatannya sejak beberapa tahun lalu, tepatnya pada masa Bupati Syamsul Hadi dan Bupati Ratna Ani Lestari. Saat itu, ia terlibat dalam kegiatan studi banding, sosialisasi, hingga pengawasan proses eksplorasi dan eksploitasi tambang. Keterlibatannya dilakukan untuk mempelajari sistem pembuangan limbah tambang agar tidak berdampak pada pencemaran ekosistem laut yang berpotensi merugikan masyarakat nelayan, Rabu (24/12/2025).
Baca juga: Jejak Sentralisasi Dinamika Tata Kelola Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi
“Dulu kami sudah pernah melakukan studi banding ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) terkait proses pengawasan tata kelola limbah Tumpang Pitu. Karena saat itu kami belum memiliki pengetahuan soal pencemaran dan tata kelola limbah, kami berupaya meminimalisir dampak pencemaran air laut yang ditimbulkan oleh proses eksplorasi maupun eksploitasi yang bisa merugikan masyarakat nelayan. Akhirnya, persoalan pencemaran hingga kini bisa teratasi dengan baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat nelayan,” ujarnya.
Ia menambahkan, studi banding ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) tersebut melibatkan empat bus peserta sebagai bagian dari upaya pembelajaran pengawasan tata kelola limbah. Setelahnya, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berlangsung pada masa kepemimpinan Bupati Syamsul Hadi dan Bupati Ratna Ani Lestari.
Isu tumpang
Pernyataan H. Hasan Basri tersebut semakin menegaskan bahwa persoalan tambang Tumpang Pitu merupakan isu lama yang telah berlangsung jauh sebelum masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas.
Atas dasar itu, Direktur Banyuwangi Syndicate, Pusat Studi Kebijakan Publik, M. Habli Hasan, mempertanyakan bangunan narasi sebagian publik yang saat ini berkembang melalui nukilan media sosial, yang terkesan membangun citra negatif dan mendelegitimasi posisi politik mantan Bupati Abdullah Azwar Anas melalui isu Tumpang Pitu.
“Saya pikir penggiringan opini negatif yang berlangsung saat ini merupakan manuver politik pihak tertentu untuk melakukan pembunuhan karakter. Bahkan, saya menduga ada upaya sistematis dan masif untuk mendelegitimasi eksistensi politik Pak Azwar Anas, ” ujarnya.
“Terlihat ada skenario besar perebutan kuasa dalam bisnis tambang Tumpang Pitu yang diawali melalui pertarungan narasi untuk memengaruhi persepsi publik, dengan harapan dapat menggeser pengaruh politik kekuasaan lokal,” tambahnya. (AN)
Comments 2