Jakarta, Swa News – Hingga kini masih heboh soal mantan Presiden, Jokowi Tokoh Korupsi Dunia publikasi dari Organized Crime and Corruption Reporting Projek (OCCRP).

OCCRP menempatkan beberapa tokoh dunia yang masuk nominator finalist person of the year in crime and corruption OCCRP 2024.

Dalam deretan nominator finalis yang masuk katagori terkait kejahatan terorganisir dan korupsi dunia 2024 terdapat nama Mantan Presiden Jokowi di urutan ke-2 dari 5 nominator.

Memang nama Jokowi bukan sendiri, ada beberapa tokoh dunia yang juga masuk nominator, ada Presiden Kenya, William Ruto, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, Mantan Presiden Bangladesh, Sheikh Hasina, serta pengusaha India, Gautam adani.

Pemberitaan ini tentu saja membuat heboh pro kontra jagat maya negeri ini. Ada pihak yang tetap membela Jokowi tapi ada juga yang semakin sinis terhadap perilaku Jokowi.

Bagi publik yang kritis, didaulatnya Jokowi tokoh korupsi dunia semakin menegaskan kegagalan menampilkan playing citra pola hidup sederhana.

Tapi bagi pembela Jokowi, seperti biasa selalu menganggap pemberitaan negatif pada Jokowi dan keluarganya dinilai fitnah.

Pernyataan kritis ini bisa kita lihat dari tanggapan Rocky Gerung, melalui chanel FNN, yang menilai masuknya Jokowi dalam peringkat dunia kejahatan terorganisir dan korupsi dunia menandai masuknya Indonesia dalam tragedi sejarah dunia.

Rocky menilai masuknya Jokowi dalam pusaran tokoh korupsi dunia versi OCCRP merupakan hasil proses otoritarianisme yang selama ini berlangsung dalam rezim pemerintahan Jokowi.

Berbeda dengan pembelaan yang dilakukan pengurus PSI, melalui wakil ketua umumnya, Andy Budiman, yang menganggap masuknya Jokowi dalam lingkaran tokoh korupsi dunia OCCRP itu karena adanya mobilisasi politik pihak sakit hati.

Karena menurut Andy Budiman penilaian OCCRP itu berbeda dengan persepsi publik, yang hingga kini Jokowi masih memiliki rating kepercayaan yang masih tinggi.

Tapi ada yang menyangkal pernyataan Andy Budiman soal tingkat kepercayaan yang masih tinggi itu. Memang kalau dilihat dari hasil survey menjelang pemilu saja tingkat kepercayaan publik pada Jokowi masih tinggi, diatas 70 persen.

Meski kemudian banyak yang mempertanyakan hasil survey tersebut, karena faktanya tingkat kepercayaan publik yang masih tinggi tidak bisa dikonversi dalam suara PSI, yang saat itu memang diidentifikasi partai Jokowi.

Tapi proses dinamika politik masuknya Jokowi dalam tokoh kejahatan terorganisir dan korupsi dunia itu semakin keras, apalagi kemudian ada usulan PDI Perjuangan yang mendesak KPK mengusut kejahatan korupsi yang dilakukan Jokowi.

Seyogyanya, semua institusi penegak hukum harus responsif terhadap publikasi OCCRP tersebut. Tentu OCCRP punya indikator, metode dan tolak ukur dalam menempatkan beberapa tokoh dunia itu masuk kategori negatif. (Kus)