Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Dilema Kedaulatan Santri?
Oleh: M. Hably Hasan
Masalah yang paling krusial dalam merefleksikan Hari Santri Nasional yang diperingati sejak 22 Oktober 2015 yang lalu adalah keharusan menyusun strategi memperkuat eksistensi sosial ekonomi kaum santri di tengah pergulatan kebangsaan.
Baca JugaArtikel Terkini Lainnya
Ada dua pewarisan pemikiran ideologis seputar lahirnya Hari Santri Nasional yang merujuk dari akar sejarah resolusi jihad 22 Oktober 1945. Pertama, perlawanan terhadap seluruh bentuk penindasan dan penjajahan. Kedua, mempertahankan eksistensi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kedaulatan santri
Persoalannya, bukankah struktur sosial ekonomi kaum santri hingga saat ini masih terpinggirkan? Padahal, jika merujuk dari seruan ideologis resolusi jihad Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari bisa disimpulkan: selama sosial ekonomi santri belum berdaulat, maka eksistensi kemerdekaan bangsa ini belum utuh.
Baca juga: GP Ansor, Pemuda Lintas Agama, dan Forkopimda Kompak Gelar Deklarasi Damai di Banyuwangi
Masa Pergolakan
Sejak awal abad XX, kondisi ekonomi muslim pribumi mengalami peminggiran. Penguatan titik temu kongsinasi perdagangan masyarakat keturunan Tionghoa dan VOC semakin melemahkan posisi struktural santri.
Kemudian, jauh sebelum Indonesia merdeka dan berdaulat, tepatnya pada 16 Oktober 1905, Kota Surakarta menjadi saksi sejarah kesadaran baru ketika kaum santri yang dipimpin Haji Samanhudi mendeklarasikan berdirinya organisasi Serikat Dagang Islam (SDI).
Pada saat itu, hadirnya Serikat Dagang Islam (SDI) bukan sekadar merepresentasi pedagang muslim, melainkan juga mewakili keresahan kelas menengah sosial ekonomi yang kala itu memang tidak berdaya akibat strategi kolonialisasi perdagangan pemerintahan Hindia Belanda (VOC) yang lebih banyak memfasilitasi para pedagang Tionghoa.
Setelah SDI berdiri memang ada sedikit penguatan struktur perdagangan pribumi muslim. Setidaknya, saat itu Serikat Dagang Tiongkok (Kong Sing) mengajak kerja sama perdagangan dengan SDI.
Sayangnya, kekuatan struktur ekonomi SDI yang baru tumbuh menguat kemudian melemah kembali. Problem krusial yang terjadi karena organ perjuangan para pedagang muslim pribumi, SDI, oleh HOS Tjokroaminoto bersama koleganya pada tahun 1912 diubah menjadi Serikat Islam (SI) yang haluan perjuangannya bergeser pada sosial politik.
Akibatnya, harapan kejayaan ekonomi kaum santri pribumi melalui organisasi SDI kala itu hanya utopia semata.
Kedaulatan santri
Santri Kini
Hingga saat ini posisi sosial ekonomi santri masih menghadapi dilema struktural dan kultural. Kelemahannya bukan saja karena kaum santri tidak memiliki etos kesadaran kolektif berwirausaha, tapi juga terkait dengan keterbatasan akses dengan jejaring strategis lainnya.
Pada bagian lain, struktur negara melalui kekuasaan pemerintah juga kelihatan sekali masih dominan memproduksi kebijakan yang hanya memperkuat posisi konglomerasi. Lebih parah lagi, karena semakin masifnya transaksi politik yang berbasis KKN di balik penguasaan sumber ekonomi. Akibatnya, situasi ini semakin meminggirkan daya saing kaum santri yang memiliki modal dan jejaring terbatas dalam melakukan ekspansi penguatan eksistensi sosial ekonominya.
Keterbatasan modal jejaring santri itu juga tampak pada kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informatika yang saat ini menjadi keniscayaan untuk menguasai sektor ekonomi. Jika penguasaan teknologi dan informatika tersebut terbatas, maka kekuatan sosial ekonomi akan teralienasi dari struktur dan sistem sosial ekonomi regional, nasional, maupun global.
Kedaulatan
Sudah saatnya secara spesifik pemerintah memiliki kebijakan strategis terhadap proses transformasi teknologi dan informatika yang inklusif untuk kedaulatan ekonomi santri. Jika tidak, maka sesungguhnya harapan kaum santri untuk berdaulat hanyalah delusi.
Akhirnya, untuk merefleksikan kembali nilai resolusi jihad dalam konteks keadilan sosial ekonomi melalui relasi santri atas negara, minimal dibutuhkan prasyarat kesadaran kolektif yang kemudian mampu mentransformasikan secara kontekstual dengan situasi kekinian ketika merumuskan strategi membangun kaidah baru nasionalisme yang secara inheren meletakkan entitas santri dalam proses pembangunan ekonomi nasional.
M. Hably Hasan
Wakil Ketua PC GP Ansor Kabupaten Banyuwangi
