Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News – Tayangan video talk show para calon rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sempat mengudara melalui channel YouTube resmi kampus pada Jumat (9/5) mendadak tak lagi bisa ditonton publik. Video yang semula terbuka kini menjadi mode private. Tak ada pengumuman. Tak ada penjelasan.
Video Talk show
Situasi ini segera menimbulkan tanda tanya di kalangan mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan. Beberapa dari mereka yang sempat menonton bahkan mengaku terkejut saat mencoba mengakses ulang video tersebut.
“Saya kira videonya bisa jadi bahan diskusi, tapi sekarang malah ditutup. Sayang sekali,” kata salah satu dosen, yang tak bersedia disebutkan namanya.
Tim Swa News mencoba melakukan konfirmasi langsung. Salah satu staf kampus membenarkan bahwa akses video memang sudah tertutup. Ketika ditanya alasan di balik kebijakan tersebut, ia hanya menyarankan agar kami menghubungi pihak Humas.
Baca juga: Ini Kata Kandidat Rektor Seputar Pengembangan UIN Maliki Malang
Kami pun mencoba menghubungi Ketua Senat Akademik UIN Maliki Malang, Prof. Mufidah Ch, melalui WhatsApp. Tidak ada balasan. Saat kami menelepon, sambungan justru ditolak. Kontak selanjutnya kami tujukan kepada staf Humas, Fathul Ulum. Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada respons, baik melalui pesan maupun panggilan.
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), lembaga seperti perguruan tinggi negeri wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat. Termasuk dalam hal ini proses seleksi rektor, yang menyangkut kepentingan publik dan tata kelola lembaga.
“Kalau acaranya resmi dan diselenggarakan pakai anggaran negara, kenapa publik gak boleh nonton?” tanya seorang mahasiswa dengan nada bingung.
Sejumlah pihak menilai bahwa video tersebut seharusnya menjadi media edukasi politik kampus, bukan malah ditutup dari ruang publik. Ketika ruang informasi ditarik mundur tanpa penjelasan, keraguan justru tumbuh.
“Aneh saja. Kalau tidak ada yang harus disembunyikan, mengapa harus di-private?” kata seorang dosen lain.
Video itu hanya satu potongan kecil dari rangkaian proses pemilihan rektor. Namun respons terhadap hilangnya akses publik menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas. Ia adalah syarat kepercayaan.
Kini, diam para pejabat kampus justru menjadi sorotan. Bukan hanya soal video yang tak bisa diakses, tapi soal apa yang sedang disembunyikan—dan mengapa publik tidak boleh tahu.
Reporter: Dea | Editor: Redaksi Swa News
Video talk show
