Sumenep, Swa News— Pemkab Sumenep merespons positif terkait masalah seringnya pemadaman listrik di Pulau Sapudi. Hal ini merupakan dampak dari banyaknya tekanan masyarakat, kritik anggota DPRD, bahkan upaya KAHMI Rayon Sapudi yang berkirim surat kepada Menteri ESDM (25/03/2026).
Foto/Dokumen:kompascom
Agus, Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama terkait permasalahan aliran listrik di wilayah kepulauan. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa pengelolaan dan pelayanan listrik di Pulau Sapudi harus lebih maksimal agar tidak terus-menerus terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat.
“PLN harus selalu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Ya pastilah, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik,” terangnya kepada jurnalis Swa News.
Agus menambahkan bahwa Pemkab Sumenep telah menunjuk Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berkoordinasi dengan pihak PLN.
“Biar nanti teman PMD yang akan koordinasi dengan PLN selaku pengelola teknisnya,” tambahnya.
Pemkab Sumenep Kawal Masalah Pemadaman Listrik di Pulau Sapudi
Fadholi, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga (PUEKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan terkait problem pemadaman listrik yang terus terjadi di Pulau Sapudi kepada PLN UP3 Madura di Pamekasan agar segera terselesaikan.
“Kami sudah menindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak PLN UP3 Madura di Pamekasan mengenai hal ini. Pihak PLN sudah mengirimkan tim teknis ke lokasi untuk percepatan perbaikan terhadap mesin PLTD. Semoga dalam waktu cepat dapat beroperasi normal kembali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadholi mengklaim bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep berfokus untuk menyelesaikan problem pemadaman listrik di Pulau Sapudi. Secara intensif, pihaknya juga telah melakukan pemantauan berkala ke lokasi PLTD, terakhir kali sebelum Ramadan.
“Setiap ada pertemuan, persoalan yang muncul di lapangan selalu disampaikan. Intinya, Pemkab Sumenep konsen terhadap hal ini. Sebelum Ramadan kami turun langsung ke lokasi,” imbuhnya.
Di lain pihak, Hidayat, tokoh masyarakat Sapudi, mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan dan komunikasi antara pemangku kebijakan dengan penyedia layanan listrik. Ia berharap tidak hanya ada pernyataan atau janji saat kampanye, tetapi juga tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, mengingat problem pemadaman listrik sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Engkok tak buto cator ngebbul, maskena satea asoara tape mun kondisi listrik makkun ngak rea ye patot dipertanyakan fungsina DPR ben fungsina Bupati rea apa? Jek reak listrik makkun tematean (Saya tidak butuh omongan besar, meskipun sekarang bersuara, tapi kalau kondisi listrik tetap seperti ini, ya patut dipertanyakan fungsi DPR dan Bupati itu apa? Ini saja listrik tetap mati-matian),” ucapnya geram (24/03/2026). (HND)
Editor: Munif
