Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Kota Batu, Swa News – Pemerintah Kota Batu tidak ingin polemik geothermal Songgoriti dan Sumberbrantas terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemkot memilih menempuh jalur formal dengan mengirim surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta kepastian status proyek tersebut.
Langkah administratif itu disiapkan menyusul adanya perbedaan catatan dalam dokumen pemerintah pusat. Di satu sisi, pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti pada 2025 dinyatakan gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Di sisi lain, dokumen yang sama masih mencantumkan rencana pelelangan ulang.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian di daerah, sehingga Pemkot Batu merasa perlu mendapatkan jawaban tertulis dari pusat.
Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa sikap Pemkot sudah final: tidak ada persetujuan untuk geothermal di Songgoriti maupun Sumberbrantas, baik untuk rencana lama maupun wacana baru di kemudian hari.
“Saya pastikan kami nggak setuju kalau itu ada kelanjutan. Karena ini rampung, tidak ada kelanjutan. Apalagi dokumen lelangnya sudah tahun lalu,” kata Nurochman, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan itu kemudian ditindaklanjuti secara kelembagaan. Melalui Bappelitbangda, Pemkot menyiapkan surat resmi kepada Kementerian ESDM yang berisi permintaan klarifikasi status terkini proyek sekaligus penyampaian keberatan Pemkot terhadap rencana eksplorasi di dua kawasan tersebut.
“Ya, nggak setuju. Kami nggak setuju kalau ada geothermal di Sumberbrantas atau Songgoriti. Saya tegaskan begitu,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nur itu.
Dengan surat resmi tersebut, Pemkot berharap tidak ada lagi tafsir berbeda. Jika proyek memang sudah dihentikan, maka harus ada dokumen resmi yang menyatakannya. Jika masih masuk agenda, Pemkot ingin pemerintah pusat mengetahui sejak awal bahwa daerah keberatan.
Berdasarkan pengumuman Kementerian ESDM pada 19 November 2025, WKP Songgoriti memiliki luas 20.340 hektare. Wilayah itu meliputi Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar, dengan rencana kapasitas pengembangan 40 megawatt.
Bagi Pemkot Batu, luasan tersebut bukan sekadar angka. Kawasan Songgoriti dan Sumberbrantas memiliki keterkaitan langsung dengan ekosistem hulu, sumber mata air, tata ruang, kawasan wisata, dan kawasan lindung.
Karena itu, Pemkot menilai setiap rencana eksplorasi di wilayah tersebut harus mempertimbangkan risiko lingkungan secara menyeluruh, bukan hanya potensi energi yang dihasilkan.
Sekretaris Daerah Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan Pemkot tetap mendukung pengembangan energi terbarukan. Namun, dukungan itu tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami mendukung energi terbarukan, tetapi tidak dengan mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu,” ujar Alfi.
Menurutnya, sumber mata air di Kota Batu merupakan kebutuhan mendasar yang menopang berbagai sektor, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pertanian, hingga pariwisata. Jika sumber air terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat.
“Jangan sampai kita mendapatkan energi listrik, tetapi justru mempertaruhkan sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperkuat posisi surat resmi tersebut, Pemkot mengerahkan tiga perangkat daerah untuk melakukan penelaahan dampak.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Bappelitbangda diperintahkan untuk mengkaji potensi dampak eksplorasi geothermal.
Kajian itu mencakup kemungkinan dampak terhadap sumber mata air, kesesuaian tata ruang, kawasan wisata, hingga kawasan lindung di Kota Batu. Hasilnya akan menjadi dasar pertimbangan Pemkot dalam menentukan langkah perlindungan wilayah.
Selain kajian lingkungan dan tata ruang, Bagian Hukum Pemkot Batu juga diminta menyiapkan kajian teknis dan hukum. Kajian ini akan menjadi landasan bagi Pemkot dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan melindungi kepentingan masyarakat serta daerah.
“Pemerintah Kota Batu akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui langkah-langkah yang terukur, ilmiah, dan sesuai ketentuan hukum,” tegas Alfi.
Penulis: M. Sholeh
Editor: Imam A Hanifah

















