Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
PALEMBANG, Swa News — Komisi Informasi (KI) se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu (18/11/2026).
Forum strategis ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas.
Sebagaimana dilangsir dari laporan Jatim Newsroom, kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi nasional bagi ratusan perwakilan badan publik dari berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa Rakornas tahun ini ditargetkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan nasional. Rekomendasi tersebut dirancang untuk mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah melalui implementasi keterbukaan informasi yang lebih masif.
“Kami akan menyusun dan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mendukung suksesnya program-program pemerintah,” ujar Handoko dalam sambutannya di hadapan para peserta.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang hadir dalam acara tersebut, menyoroti peran vital Komisi Informasi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, masih banyak informasi publik yang belum tersampaikan secara optimal, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi.
“Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Pemerintah daerah perlu semakin terbuka dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses publik,” tegas Herman.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, menekankan bahwa pemenuhan hak atas informasi adalah bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap dapat memetakan informasi apa saja yang wajib disampaikan secara proaktif kepada publik. Dengan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan berkualitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus meningkat secara signifikan.


















