Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News – Siapa sangka, dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang ke depan bisa dipasok dari pekarangan rumah-rumah warga. Gagasan itu yang sedang dirajut di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, melalui penguatan Kebun Pangan Perempuan (KPP).
Rabu (18/11/2026), Balai Desa Kalisongo menjadi titik temu puluhan perempuan dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT). Mereka berkumpul dalam Lokakarya dan Koordinasi Integrasi KPP dengan MBG yang digagas Yayasan Arunika.
Hadir dalam forum tersebut, Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib. Kehadirannya bukan sekadar seremoni, melainkan untuk memastikan gerakan perempuan di desa ini terhubung langsung dengan agenda besar ketahanan pangan dan pemenuhan gizi anak.
Dalam forum itu, Lathifah menegaskan satu hal yang selama ini sering dilupakan: perempuan adalah motor penggerak pangan keluarga.
Selama ini, urusan dapur, urusan gizi anak, dan urusan pekarangan sering dianggap pekerjaan domestik biasa. Padahal, dari tangan perempuanlah ketahanan pangan sebuah keluarga ditentukan.
Jika pekarangan dikelola dengan serius, maka keluarga tidak perlu lagi sepenuhnya bergantung pada pasar. Sayur, buah, hingga bumbu dapur bisa dipenuhi dari halaman sendiri. Dan jika produksinya melimpah, hasilnya bisa masuk ke rantai pasok yang lebih besar, termasuk MBG.
”Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang berkontribusi dalam mendukung agenda ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” katanya.
Kalimat itu menjadi benang merah lokakarya tersebut. KPP bukan hanya soal menanam cabai atau sayur di polybag. KPP adalah soal mengubah posisi perempuan dari sekadar penerima bantuan menjadi produsen pangan.
Selama ini, MBG dipahami sebagai program pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah. Di sinilah KPP diposisikan. Kebun yang dikelola perempuan ini dinilai bisa menjadi bagian dari ekosistem pendukung MBG. Jika kapasitas produksi dan kualitas hasil kebun sudah memadai, maka hasil panen tidak hanya untuk konsumsi keluarga, tetapi juga berpotensi memasok kebutuhan pangan dalam ekosistem MBG.
Artinya, ada rantai ekonomi baru yang terbentuk. Perempuan menanam, kelompok mengolah, dan MBG menyerap hasilnya. Uang tidak lari ke luar desa, tetapi berputar di desa.
”Keberadaan perempuan dan KWT hari ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap ketahanan pangan dan pemenuhan gizi keluarga adalah tanggung jawab bersama,” ujar Lathifah.
Menurutnya, KPP bukan sekadar gerakan menanam, melainkan gerakan untuk membangun kemandirian pangan, memperkuat ekonomi keluarga, dan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
”Pemerintah Kabupaten Malang, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), menyatakan siap mendukung inisiatif ini,” tambahnya.
Dukungan itu tidak diberikan dalam bentuk yang abstrak, tetapi dalam tiga fasilitasi nyata. Pertama, bantuan benih dan bibit tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan program.
Kedua, Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang mendorong kegiatan pertanian berbasis kelompok. Ketiga, pembinaan dan pendampingan melalui koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyuluh pertanian setempat.
”Melalui P2B, Pemkab memfasilitasi bantuan melalui mekanisme swakelola senilai Rp 20 juta per kelompok, sesuai ketentuan dan ketersediaan program,” urainya.
Dana tersebut diarahkan untuk membangun screen house sederhana seluas 20 meter persegi sebagai sarana Kebun Bibit Desa (KBD), penyediaan benih dan sarana persemaian, media tanam dan polybag, pupuk dan sarana pendukung budidaya, serta sarana pengairan.
Lathifah menekankan, bantuan itu bukan untuk sekadar diterima lalu selesai. Fasilitas harus dirawat, pembibitan harus terus berjalan, dan hasilnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
”Dukungan pemerintah tidak selalu harus diukur dari besarnya bantuan yang diberikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana dukungan tersebut mampu membangun kemampuan masyarakat agar semakin mandiri,” tegasnya.
Agar tidak ada kelompok yang tertinggal, Lathifah menjelaskan ada tiga jalur pengusulan bantuan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jalur pertama adalah jalur teknokratik melalui perangkat daerah. Jalur kedua adalah jalur Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Malang. Jalur ketiga adalah jalur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa.
”Dengan tiga jalur ini, masyarakat tidak perlu bingung harus mengajukan ke mana. Yang penting, kelompoknya aktif, kebutuhannya jelas, dan pengusulannya dilakukan sejak dari desa,” jelas Lathifah.
Lathifah menilai, pengembangan KPP di Kalisongo tidak bisa berjalan hanya dengan mengandalkan satu pihak. Lathifah menyebut ada empat unsur yang harus bersinergi.
Pertama, Kelompok Perempuan atau KWT sebagai penggerak utama. Kedua, Pemerintah Desa sebagai penopang kebijakan dan fasilitas di tingkat desa. Ketiga, Yayasan Arunika sebagai pendamping yang mendampingi proses. Keempat, DTPHP bersama BPP sebagai pembina teknis.
”Jika salah satu pilar lemah, maka gerakan ini akan pincang. Tetapi jika keempatnya berjalan bersama, maka KPP bisa menjadi model yang direplikasi ke desa-desa lain,” bebernya.
Penulis: M. Sholeh
Editor: Imam A Hanifah

















