Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Sumenep, Swa News — Di tengah polemik pemadaman listrik di Pulau Sapudi, muncul secercah harapan bagi masyarakat. Forum (Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) KAHMI Rayon Sapudi akan berkirim surat laporan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (19/03/2026).
Permasalahan menahun terkait distribusi aliran listrik di bawah pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sapudi, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kepulauan Kangean, hingga kini masih berlanjut. Sekelompok tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum KAHMI Rayon Sapudi pun sepakat untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri ESDM.
Suryadi, anggota KAHMI Rayon Sapudi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, mengusulkan sekaligus memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat.
“Rapatkan shafnya, kompakkan gerakannya, kemudian berkirim surat kepada Menteri ESDM, Kakanda Bahlil, agar segera direspons terkait pengelolaan yang tidak baik ini,” ucap Suryadi kepada Swa News (18/03/2026).
Lebih lanjut, KAHMI Rayon Sapudi telah mengadakan pertemuan pada H-3 Lebaran guna mempersiapkan surat laporan yang akan dikirimkan ke Kementerian ESDM.
“kemarin kami sudah mengkaji semua temuan dan juga keluh kesah masyarakat soal pengelolaan listrik di Pulau Sapudi. Tak hanya laporan ke Kementerian ESDM, kami juga akan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah Sumenep,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Sumenep Apresiasi Inisiatif KAHMI Rayon Sapudi
Sementara itu, Ahmad Jauhari, anggota DPRD Komisi I Kabupaten Sumenep, mengapresiasi gerakan yang dilakukan para tokoh masyarakat tersebut. Bahkan, ia juga mengultimatum PT PLN (Persero) terkait pengelolaan listrik di Pulau Sapudi yang dinilai buruk dan merugikan masyarakat.
“Terkait ini, saya cuma mau mengultimatum pihak PT PLN untuk lebih serius melakukan pelayanan listrik untuk rakyat,” ucapnya melalui sambungan WhatsApp (18/03/2026).
Menurutnya, listrik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas masyarakat, keberadaan listrik bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan telah berubah menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi secara maksimal.
Hampir seluruh aspek kehidupan bergantung pada listrik. Mulai dari penerangan rumah, kegiatan belajar, operasional usaha, hingga layanan kesehatan, semuanya membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Tanpa listrik, aktivitas masyarakat akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, ia meminta pihak PLN agar tidak main-main dalam mengelola pelayanan listrik di Pulau Sapudi.
“Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Saya minta PLN tidak main-main dengan kebutuhan dasar rakyat. Segera lakukan perbaikan secara menyeluruh agar tidak ada lagi peristiwa listrik padam yang merugikan rakyat,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat Pulau Sapudi, khususnya dalam memastikan bahwa kehadiran dan pengelolaan PLN benar-benar maksimal dan andal, sehingga kejadian pemadaman listrik tidak terus berulang.
“Saya meminta kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk lebih maksimal memperhatikan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah harus mampu memastikan kehadiran PT PLN sebagai representasi negara benar-benar bekerja maksimal dalam pelayanan listrik untuk rakyat,” tegasnya. (HND)
