Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
KOTA BATU, SWA NEWS– Sebanyak 154 pejabat Pemerintah Kota Batu secara resmi menerima amanah baru dalam pelantikan akbar yang dipimpin langsung Wali Kota Batu Nurochman dan disaksikan Wakil Wali Kota Heli Suyanto, Senin (2/11/2026) malam.
Perombakan ini menjadi salah satu yang terbesar di awal pemerintahan Cak Nur – sapaan akrab Nurochman. Rinciannya, 96 pejabat struktural, 54 pejabat fungsional, dan 4 kepala puskesmas dilantik secara bersamaan. Dari jumlah tersebut, 98 pejabat di antaranya menempati posisi yang benar-benar baru alias dimutasi.
Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis mengalami pergantian pimpinan. Beberapa di antaranya:
– Aditya Prasaja dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Perhubungan
– Dian Fachroni dari Kepala DLH menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
– Dyah Lies Tina dari Kepala DPMPTSP menjadi Kepala Bapenda
– Hendri Suseno dari Kepala Dinas Pertanian menjadi Sekretaris DPRD
– M. Adhim dari Kepala Bapenda menjadi Kepala DPMPTSP
– Chairil Anwar dari Sekretaris Bapenda menjadi Kepala DLH
– Dian Saraswati dari Kabag Umum menjadi Kepala Diskominfo
– Faris Pasarela dari Sekretaris Satpol PP menjadi Kepala Satpol PP
– Achmad Dahlan dari Kepala Kesbangpol menjadi Kepala BKPSDM
– Aries Setiawan dari Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Sosial
Di tengah rotasi besar itu, Cak Nur menyampaikan pesan tegas. Ia menegaskan bahwa mutasi adalah hal wajar untuk penyegaran birokrasi dan pembinaan karier ASN, namun jabatan tidak boleh dimaknai sekadar ganti kursi.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Batu, saya ucapkan selamat. Jabatan bukan sekadar perubahan kedudukan, tetapi peningkatan tanggung jawab,” tegasnya.
Ia meminta pejabat baru tidak terjebak pada rutinitas administratif dan seremonial belaka. Ada empat pesan utama yang ia titipkan:
Pertama, soal arah pembangunan. Seluruh program OPD harus satu arah dengan visi misi kepala daerah. “Jangan sampai visi dan misi kepala perangkat daerah lebih menonjol daripada visi dan misi kepala daerah. Kreativitas boleh, tapi muaranya harus tujuan pembangunan Kota Batu,” ujarnya.
Kedua, soal anggaran. Cak Nur secara khusus menyoroti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027. Ia melarang keras praktik copy-paste kegiatan lama.
“Jangan sekadar menyalin kegiatan tahun sebelumnya, mengganti angka, lalu mengusulkannya kembali. Evaluasi secara objektif, pastikan setiap anggaran punya target, urgensi, dan manfaat jelas bagi masyarakat,” tandasnya.
Ketiga, soal cara kerja. Pola kerja lama yang berorientasi pada tumpukan dokumen harus ditinggalkan. Setiap pejabat wajib punya kepakaran, target, indikator keberhasilan, dan tenggat waktu yang jelas.
“Ukur keberhasilan dari hasil, bukan tumpukan dokumen,” katanya.
Keempat, soal pelayanan dan sinergi. Di era media sosial, satu pengalaman buruk warga bisa merusak citra seluruh pemerintahan. Ia meminta pelayanan dilakukan secara cepat, ramah, responsif, dan empatik. Ego sektoral antar dinas juga harus dihentikan.
“Jadilah pemimpin yang mampu menguatkan, bukan sekadar memerintah. Ketika ada kesulitan, bantu mencari solusi, ketika ada keberhasilan, berikan penghargaan,” pesannya.[]
Penulud: M. Sholeh
Editor: Imam A Hanifah
