Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Belasan pemuda menggelar aksi damai di Tugu Adipura, Bandar Lampung, saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).
Dalam aksi tersebut, para peserta membentangkan sejumlah spanduk dan pamflet berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai gagal menjawab berbagai persoalan rakyat.
Beberapa tulisan yang terpampang dalam spanduk dan pamflet tersebut antara lain, “Wujudkan Pendidikan Kritis, Ilmiah dan Demokratis”, “Rakyat Menjerit Nilai Tukar Melejit”, serta “Rakyat Menjerit Waktunya Pajakin Orang Kaya”.
Dalam rombongan aksi yang disebut diprakarsai oleh aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) itu, terdapat tiga pemuda yakni Dzaki Oktarian, Bondol, dan Akbar Sumantri yang melakukan aksi jahit mulut.
Aksi jahit mulut tersebut menjadi simbol protes yang bertujuan menyampaikan pesan mendalam kepada rezim penguasa. Aksi itu menggambarkan rasa putus asa, kekecewaan yang mendalam, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun para pengambil kebijakan karena hak-hak rakyat dinilai diabaikan.
Pemerintah Belum Berikan Tanggapan Khusus
Pemerintah hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi jahit mulut yang dilakukan tiga aktivis LMND di Tugu Adipura.
Hal itu karena kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Lampung merupakan agenda kedinasan, di antaranya meninjau dan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Lampung Barat.
Meski belum ada pernyataan spesifik mengenai demonstrasi di Bandar Lampung tersebut, pihak Istana dalam berbagai kesempatan sebelumnya menyatakan tetap menghargai aspirasi publik selama disampaikan sesuai koridor hukum. Pemerintah juga mengimbau agar penyampaian kritik tidak membahayakan keselamatan maupun kondisi fisik para demonstran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga beberapa kali menyatakan secara terbuka bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menghormati aksi penyampaian pendapat yang dilakukan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Pemerintah, menurutnya, akan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan melalui dialog serta koordinasi dengan kementerian terkait.
(AR)
