Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Banyuwangi, Swa News – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, menepis tudingan yang dilontarkan salah seorang aktivis yang seakan-akan dirinya maupun anggota DPRD secara kolektif telah bersekongkol dengan pihak eksekutif untuk membuat kesepakatan melawan aturan terkait anggaran APBD 2027.
Kepada Swa News, Suwito menjelaskan, ada salah seorang yang mengaku aktivis membuat konten yang isinya memberikan citra buruk terhadap seorang anggota legislatif.
Dalam konten tersebut, seorang anggota legislatif digambarkan pernah menggebrak-gebrak meja dan membanting berkas. Kemudian, disebutkan bahwa yang bersangkutan kini sudah diam karena telah terjadi persekongkolan dengan pihak eksekutif terkait kesepakatan APBD 2027, Senin (24/8/2026).
“Ya, buktikan saja kalau kami dikatakan sudah membuat kesepakatan jahat, apalagi ada kerja sama korupsi bersama pihak eksekutif Banyuwangi. Jangan asal tuduh dan menggiring opini negatif pada publik,” ujar Suwito.
Suwito kemudian membeberkan persoalan dirinya yang sempat bersikap keras hingga melakukan walk out (WO), yang diikuti lima fraksi lainnya, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, ketika itu memang terjadi perdebatan sengit dengan Kepala BPKAD, Syamsudin, terkait transparansi anggaran hingga masalah prinsip yang menyangkut anggaran yang belum turun untuk perbaikan jalan dan fasilitas pendidikan.
“Jadi, sikap tegas yang kami lakukan kemarin itu karena terkait dengan sesuatu yang urgen, menyangkut transparansi dan perbaikan jalan serta fasilitas sekolah. Tidak ada masalah pribadi dengan pihak eksekutif mana pun,” jelasnya.
Namun, menurut Suwito, setelah rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tersebut, pihaknya beberapa kali melakukan komunikasi dengan dinas terkait untuk memastikan proses pelaksanaan program strategis berjalan sesuai perencanaan.
Meski hingga saat ini banyak program belum berjalan, pihak legislatif masih memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk melaksanakan tugasnya. Suwito juga memastikan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan dan tidak ada politik transaksional.
“Kami perlu tegaskan, apa yang kami lakukan saat ini tidak ada kaitan dengan proyek pokir. Yang pasti, saat ini rakyat butuh perbaikan jalan. Kemudian, pihak eksekutif belum aksi, ya kami bergerak, berupaya membantu masyarakat pakai uang sendiri. Gitu kok kami dibilang bikin kesepakatan korupsi, makanya buktikan saja tuduhan itu,” pungkasnya. (AR)
