Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News- Skandal mega korupsi impor minyak mentah kini membuka tabir keterlibatan berbagai pihak yang memiliki pengaruh kekuasaan dan jaringan bisnis perminyakan saat ini.
Data para pemain yang terlibat itu bisa dilihat dari berbagai pernyataan Said Didu dan Ahok beberapa waktu yang lalu.
Ada benang merah yang sama soal kejanggalan pembubaran Petral kala itu. Kelihatan sekali ada manuver Presiden Jokowi.
“Jokowi bubarkan Petral karena dianggap sarang mafia migas, tapi orang-orang Petral direkrut masuk di Pertamina Patra Niaga,” ini salah satu potongan pernyataan Ahok tersebut.
Senada dengan pernyataan Ahok, Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, juga menengarai adanya permainan ketika pembubaran Petral yang katanya sarang mafia perminyakan.
Semua tahu Petral itu dalam kendali raja minyak Riza Chalid. Sehingga citra Jokowi melawan mafia minyak menjadi bahan pemberitaan utama saat itu.
Padahal menurut Ahok bubarnya Petral yang kemudian diganti dengan Patra Niaga Pertamina, ternyata masih menggunakan orang-orang bekas Petral juga.
Bahkan menurut Said Didu, mantan Bos Petral yang sudah dibubarkan Presiden Jokowi itu, Riza Chalid, merupakan sosok yang memiliki privilege bagi jokowi.
Menurut Ahok, sosok yang menduduki posisi Direktur Utama Patra Niaga, Riva Siahaan, merupakan sosok mantan orang Petral.
Ada pernyataan Ahok yang menarik, ketika Ahok diperiksa KPK, Ahok pernah membuat pernyataan, jika dirinya sudah sering kali melaporkan dugaan korupsi di Pertamina ke Menteri BUMN, salah satunya juga masalah transparansi yang terkait belanja migas yang dilakukan Pertamina Patra Niaga.
Pernyataan Ahok ini nampak bertolak belakang dengan pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir, ketika merespon adanya skandal mega korupsi tersebut.
Erick menegaskan jika dirinya pernah membahas persoalan korupsi di Pertamina itu bersama Kejagung hingga larut malam.
“Kalau saya Dirut Pertamina, sudah saya pecat itu Riva (Dirut Pertamina Patra Niaga), ” itu penggalan pernyataan Ahok.
baca lainnya :Pertamax Oplosan: Kejagung Memastikan Ada Pelanggaran, PT Pertamina Membantah, Ahok Ikut Terseret?
“Tapi masalahnya yang berhak memecat Dirut Pertamina Patra Niaga, itu ya Dirut Pertamina dan Menteri BUMN, sedangkan Komisaris Utama tidak bisa berbuat banyak” tambahnya.
Memang ada yang kontradiktif dalam pernyataan Erick Thohir, jika pihaknya mengetahui persoalan korupsi dalam tubuh Patra Niaga, kenapa tidak dirinya selaku Menteri BUMN tidak menganti para pejabat disana?
Sehingga banyak yang menduga, Jika selama ini rezim mafia Petral itu dipelihara pihak kekuasaan dan akan terus bercokol di Pertamina. Ahok juga menduga adanya kick back dan berbagai dugaan korupsi yang lain. Ada dugaan, memang selama ini ada usaha untuk mengamankan dan saling memberi manfaat ekonomi dalam lingkaran penguasa.
Menteri BUMN, Erick Thohir pasti tahu permasalahan yang terjadi dalam lingkaran Pertamina Patra Niaga tersebut.
Tidak Mungkin Menteri BUMN tidak mengerti semuanya. Apalagi menurut pernyataan Ahok sangat jelas jika dirinya pernah melaporkan masalah Pertamina Petra Niaga ini pada Menteri BUMN.
Lantas ada permainan apa, jika penegasan Ahok yang terkait dengan laporannya pada Menteri BUMN, Erick Thohir itu benar, tapi faktanya Menteri BUMN hingga kini masih diam tanpa menidak lanjuti?
Baca lainnya: ahok nantang kejagung seret jokowi erick
Penegasan Ahok ini jelas karena juga terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang pernah membubarkan Petra tapi pada saat yang sama juga masih menggunakan mantan orang Petral.
Dalam masalah ini harusnya Kejagung harus berani buka-bukaan, tidak saja beropini akan memeriksa Ahok tapi juga pihak lain yang secara struktural mengetahui serta memiliki relasi kuasa atas semua kebijakan yang ada, seperti memeriksa Menteri BUMN dan Mantan Presiden, Jokowi.
Masalahnya, apakah Kejagung akan tetap berani memeriksa Ahok dengan segala konsekuensi semua permasalahan Pertamina Petra Niaga akan terbuka?
Selain itu melihat relasi yang ada Kejagung juga memiliki kewajiban memanggil Menteri BUMN dan Jokowi?
Ada benarnya asumsi Ahok dan Said Didu yang mencurigai bahwa huru-hara yang terjadi saat ini dengan kompleksitas permasalahan Pertamina Petra Niaga hanyalah konspirasi pengkondisian pergantian pemain baru semata.
Tapi kita tunggu saja keberanian Kejagung untuk memeriksa Ahok, apalagi Ahok sudah menantang Kejagung untuk buka-bukaan, juga memanggil dan memeriksa Riza Chalid, Jokowi hingga Erick Thohir.(Mla)
