Jakarta, Swa News– Ahok nantang Kejagung untuk terbuka dalam mengusut skandal korupsi impor minyak yang kini semakin krusial.
Selain ada dugaan blending dalam produk Pertamax Pertamina, kasus ini juga menyasar berbagai pihak yang memiliki pengaruh kekuasaan.
Benang merah itu yang bisa ditangkap dari wawancara Ahok bersama Narasi Newsroom yang sekarang banyak berseliweran di linimasa.
“Jokowi bubarkan Petral karena dianggap sarang mafia migas, tapi orang-orang Petral direkrut masuk di Pertamina Patra Niaga,” ini salah satu potongan pernyataan Ahok tersebut.
Memang pernyataan Ahok itu faktual. Kita bisa lihat, orang yang menduduki posisi Direktur Utama Patra Niaga, Riva Siahaan, merupakan sosok mantan orang Petral.
Ketika Ahok diperiksa KPK, Ahok pernah membuat pernyataan bahwa dirinya sudah sering kali melaporkan dugaan korupsi di Pertamina ke Menteri BUMN, salah satunya juga masalah transparansi yang terkait belanja migas yang dilakukan Pertamina Patra Niaga.
Baca juga: Pertamax Oplosan: Kejagung Memastikan Ada Pelanggaran, PT Pertamina Membantah, Ahok Ikut Terseret?
Ahok nantang
Ahok juga sudah lama mencurigai adanya permainan kickback yang diperkirakan jumlahnya bisa mencapai jutaan dolar per hari.
“Kalau saya Dirut Pertamina, sudah saya pecat itu Riva (Dirut Pertamina Patra Niaga),” kata Ahok dalam wawancara itu.
“Tapi masalahnya, yang berhak memecat Dirut Pertamina Patra Niaga itu ya Dirut Pertamina dan Menteri BUMN, sedangkan Komisaris Utama tidak bisa berbuat banyak…,” tegas Ahok.
Memang banyak yang menduga bahwa selama ini rezim dan mafia Petral itu dipelihara pihak kekuasaan dan akan terus bercokol di Pertamina.
Jika kembali pada argumentasi Ahok soal adanya kickback dan berbagai dugaan korupsi yang ada, nampaknya memang selama ini ada usaha untuk saling menjaga, mengamankan, dan saling memberi manfaat ekonomi.
Karena upaya saling diam itu, maka wajar jika ada kecurigaan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sebenarnya mengetahui permasalahan yang terjadi dalam lingkaran Pertamina Patra Niaga tersebut.
Ahok nantang
Tidak mungkin Menteri BUMN tidak mengerti semuanya. Apalagi menurut pernyataan Ahok, sangat jelas bahwa dirinya pernah melaporkan masalah Pertamina Patra Niaga ini kepada Menteri BUMN.
Lantas ada permainan apa, jika penegasan Ahok yang terkait dengan laporannya pada Menteri BUMN Erick Thohir itu benar, tapi faktanya Menteri BUMN hingga kini masih diam tanpa menindak lanjuti?
Penegasan Ahok ini jelas karena juga terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang pernah membubarkan Petral, tapi pada saat yang sama juga masih menggunakan mantan orang Petral.
Dalam masalah ini, seharusnya Kejagung berani buka-bukaan, tidak saja beropini akan memeriksa Ahok, tapi juga pihak lain yang secara struktural mengetahui serta memiliki relasi kuasa atas semua kebijakan yang ada, seperti memeriksa Menteri BUMN dan Presiden Jokowi.
Masalahnya, apakah Kejagung akan tetap berani memeriksa Ahok dengan segala konsekuensi bahwa semua permasalahan Pertamina Patra Niaga akan terbuka? Selain itu, melihat relasi yang ada, Kejagung juga memiliki kewajiban memanggil Menteri BUMN dan Jokowi.
Kelihatannya ini semua akan berakhir pada narasi omong-omong. Ada benarnya asumsi Ahok yang mencurigai bahwa huru-hara yang terjadi saat ini dengan kompleksitas permasalahan Pertamina Patra Niaga hanyalah konspirasi pengkondisian pergantian pemain baru semata.
Ahok nantang
Tapi kita tunggu saja respons Kejagung untuk menjawab tantangan Ahok yang meminta secepatnya diperiksa dan mengajak Kejagung buka-bukaan soal masalah Pertamina Patra Niaga ini.(Mla)
