Jakarta, Swa News — Polemik pelaporan polisi terhadap Jusuf Kalla (JK) oleh Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sahat Martin Philip Sinurat, turut mendapat perhatian dari akademisi Amerika kelahiran Madura, Mun’im Sirry.
Menurut alumni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Madura itu, ia mempertanyakan dasar pelaporan terhadap JK terkait isi ceramah yang dianggap menista agama, Selasa (14/4/2026).
“Saya dengarkan ceramah Pak JK di Masjid UGM itu, dan saya tidak mengerti di mana letak kesalahannya sehingga dilaporkan ke polisi. Karena dari laporan di Tempo, pihak pelapor menyebutkan ‘membunuh lawan sebagai syahid bukan ajaran Kristen’,” terangnya.
Mun’im Sirry juga menilai, keterbatasan pemahaman sejarah Kristen menjadi persoalan utama dalam pelaporan tersebut.
“Pihak pelapor ini tidak tahu sejarah. Mereka mengira sejarah Kristen dan pemahaman umatnya semuanya terkait perdamaian. Dulu, saya pernah menulis beberapa artikel pendek berseri tentang ‘kekerasan dalam agama-agama’. Salah satunya ialah ‘kekerasan dalam agama Kristen’,” tambahnya.
“Saya tak perlu menulis panjang lebar di sini. Coba tanyakan ke pihak pelapor: bagaimana kaum Kristen dahulu menjustifikasi Perang Salib? Bagaimana mereka melegitimasi kolonialisme? Bagaimana mereka menjustifikasi perbudakan? Menginstigasi kekerasan terhadap perempuan? Mengutuk gays dan lesbians?” imbuhnya.
Bahkan, Mun’im sirry menambahkan bahwa semua persepsi tersebut didasarkan pada pemahaman mereka atas kitab sucinya.
“Semua persepsi tersebut didasarkan pada pemahaman mereka atas Kitab Suci-nya. Dan puluhan bahkan ratusan buku telah ditulis tentang ini. Saya bisa kutipkan satu-satu jika mereka tak membacanya,” tantangnya.
Akademisi Mun’im Sirry
Kemudian, Mun’im juga menggambarkan pengalamannya terkait persoalan tersebut.
“Saya mengajar mata kuliah ‘Scripture, Violence, and Peace’, jadi saya mengetahui Kitab Suci kerap kali dibawa-bawa untuk menjustifikasi bentuk-bentuk kekerasan, termasuk pembunuhan. Itu terjadi dahulu, dan juga sekarang, terutama di daerah konflik.”
Mun’im juga menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan JK bukanlah sesuatu yang mengada-ada, melainkan realitas sejarah yang pernah dan masih berlangsung dalam ruang konflik sosial-politik keagamaan. (AR)
