Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Di tengah kian peliknya persoalan pengangguran nasional, Menteri Pemberdayaan Tenaga Kerja Global, Abdul Kadir Karding, justru mengarahkan masyarakat untuk mulai mempertimbangkan bekerja secara resmi di luar negeri.
Pekerja migran
Menurut Karding, angka pengangguran di Indonesia saat ini sudah melampaui 70 juta orang, dengan Jawa Tengah saja menyumbang sekitar 1 juta penganggur.
Ia menilai salah satu solusi yang realistis adalah mendorong warga menjadi pekerja migran terampil.
“Kita harus melihat realita global. Negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Eropa mengalami penuaan populasi (aging population), kekurangan tenaga muda. Indonesia punya bonus demografi, ini harus disambungkan,” kata Karding.
Ia menyebut, Indonesia sudah menerima 1,5 juta job order tenaga kerja dari luar negeri. “Itu berarti ada 1,5 juta posisi kerja di luar negeri yang siap diisi anak-anak bangsa. Kalau tidak difasilitasi, ini akan jadi peluang yang hilang,” ujarnya.
Baca juga: Heboh ! Ini Tanggapan Dokter Tifa: Ada Apa dengan Penyakit Kulit Jokowi?
Lebih lanjut, Karding mengklaim bahwa pekerja migran tak hanya menopang ekonomi keluarga, tapi juga bisa menjadi representasi Indonesia di kancah global.
“Bisa saja nanti ada orang Indonesia jadi Perdana Menteri di negara lain, seperti orang India di Inggris,” imbuhnya.
Namun arah kebijakan ini menuai tanda tanya besar. Pasalnya, Saat debat wakil Presiden 2024 lalu, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja di dalam negeri selama periode 2024–2029.
Pekerja migran
“Kami akan menciptakan 19 juta lapangan kerja baru, termasuk melalui pengembangan ekonomi digital, hilirisasi industri, serta peningkatan SDM lewat pelatihan dan pendidikan vokasi,” kata Gibran.
Pernyataan Karding yang mendorong migrasi kerja ke luar negeri justru memperlihatkan ketimpangan antara realita dan retorika politik. Alih-alih menyiapkan solusi jangka panjang untuk menampung tenaga kerja dalam negeri, pemerintah seakan mulai membuka opsi “ekspor manusia” sebagai jalan pintas mengatasi pengangguran.
Tanggapan kritis dilontarkan salah satu warganet di X, @Ag*r*3,
“Jika pemerintah benar mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dalam negeri, mengapa justru mendorong warganya mencari penghidupan di negara lain?
Bukankah hal ini justru menegaskan kegagalan negara menghadirkan kepastian kerja bagi rakyatnya? ” Ujarnya (ISM)
