Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
JAKARTA, Swa News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah hukum dalam perkara dugaan korupsi penambahan kuota haji tahun 2023-2024. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menahan dua tersangka dari unsur swasta yang diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji khusus.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka.
“Malam ini, Senin, 8 Juni 2026, KPK telah menetapkan status tersangka dan menahan dari pihak swasta, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham dan Mantan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba, untuk 20 hari ke depan,” ungkapnya.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Diduga Menyetor Dana ke Staf Khusus Menteri Agama
Dalam penyidikan yang dilakukan KPK, Ismail Adham dan Asrul Azis Taba diduga memberikan sejumlah uang kepada Staf Khusus Menteri Agama saat itu, Ishfah Abidal Azis.
Menurut KPK, Ismail Adham diduga menyetorkan dana sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat, sementara Asrul Azis Taba diduga memberikan 406 ribu dolar Amerika Serikat kepada Ishfah Abidal Azis.
Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Menteri Agama periode 2019-2025, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, serta Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex.
Keduanya diduga menerima aliran dana yang berasal dari Ismail Adham dan Asrul Azis Taba terkait perkara penambahan kuota haji tersebut.
Kronologi Dugaan Korupsi Penambahan Kuota Haji 2023-2024
KPK menjelaskan, kasus ini bermula dari kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan tambahan kuota haji bagi Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji seharusnya terdiri dari 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.
Namun, menurut hasil penyidikan KPK, Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, diduga mengubah pembagian tersebut menjadi 50 persen kuota reguler dan 50 persen kuota khusus.
Perubahan skema itu kemudian diduga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk memperoleh tambahan kuota khusus yang melebihi ketentuan.
Dugaan Lobi untuk Menambah Kuota Khusus
Dari hasil penyidikan, KPK menemukan dugaan adanya peran Direktur PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, dalam upaya melobi Menteri Agama saat itu.
Keduanya diduga mendorong penambahan kuota haji khusus melalui skema pembagian 50:50 antara kuota reguler dan kuota khusus. Skema tersebut disebut menguntungkan perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour dan NRA Group karena memperoleh porsi kuota yang lebih besar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik juga menemukan adanya aliran dana yang diduga terkait dengan pengaturan kuota tersebut.
“Ada aliran uang ke Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis, masing-masing dari Ismail Adham: sebanyak 30 ribu USD dan dari Asrul Azis Taba sebesar 406 ribu USD,” ujar Budi Prasetyo, Jakarta (8/6/2026).
KPK saat ini terus mendalami perkara dugaan korupsi penambahan kuota haji 2023-2024 tersebut, termasuk menelusuri peran para pihak yang diduga terlibat dalam pengambilan kebijakan dan aliran dana yang terjadi dalam kasus tersebut. (AR)
