Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Ketika IKN dan MBG Menciptakan Badai PHK
Oleh: Hara Nirankara
Baca JugaArtikel Terkini Lainnya
-Sebuah Esay-
Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan beberapa teman, membahas soal IKN dan MBG yang dananya berasal dari pemangkasan APBN. Lalu saya menyadari ada sebuah benang merah yang menurut saya bisa menjadi bom waktu, di mana kebijakan pemangkasan (efisiensi) anggaran di pemerintahan Prabowo yang pengalihan dananya masuk ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan IKN telah merenggut pendapatan di beberapa industri seperti media dan perhotelan, yang tentunya ikut memicu terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan.
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, menjadi pemicu utama terhadap perubahan lanskap ekonomi Indonesia, dengan target penghematan sebesar Rp306,7 triliun (termasuk pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun), kebijakan ditujukan untuk memangkas anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan promosi di mana menjadi sumber pendapatan vital bagi industri media dan perhotelan.
Baca juga: Halal Bihalal Wakil Menteri Agama, Romo H.R. Muhammad Syafii, Bersama Keluarga Besar HMI
Ketika IKN dan MBG
Media, yang bergantung pada kontrak iklan pemerintah seperti blocking time di televisi lokal dengan tarif Rp500.000 hingga Rp1 juta per jam, menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan. Meskipun data spesifik tentang proporsi pendapatan media dari pemerintah pada 2025 terbatas, tren historis menunjukkan bahwa iklan layanan masyarakat dan promosi proyek pemerintah menyumbang porsi penting bagi media non-digital.
Selain media, industri perhotelan juga tidak luput dari guncangan. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sekitar 40% pendapatan hotel berasal dari segmen pemerintah, dengan angka yang lebih tinggi (50-70%) di daerah seperti Palangkaraya dan Sulawesi Selatan. Pemangkasan anggaran untuk rapat hingga 50% menyebabkan penurunan okupansi hotel, terutama untuk hotel bintang tiga dan empat yang mengandalkan acara MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions). Menurut survei PHRI terhadap 726 pelaku industri perhotelan mengungkapkan bahwa, 88% responden khawatir akan terjadinya PHK karena pendapatan hotel turun lebih dari 40% dibandingkan tahun sebelumnya di beberapa kasus.
Pemangkasan anggaran ini, meskipun bertujuan untuk menyelamatkan fiskal negara, namun justru ikut memukul sektor yang menjadi tulang punggung bagi kelas menengah.
Hara Nirankara
Penulis dan Konten Kreator
