Jakarta, Swa News– Kasus Pertamax oplosan semakin memanas setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan adanya tindakan pengoplosan dalam produk Pertamax Pertamina, meskipun PT Pertamina membantah tuduhan tersebut. Untuk meredam serangan publik,
Hukum dan Perpajakan5- Page
51Articles
Anti Klimaks, Sinetron Kasus Pagar Laut Tangerang Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. Anti Klimaks, Sinetron Kasus Pagar Laut Tangerang Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut dua pelaku
Jakarta, Swa News– Skandal korupsi Pertamina semakin menggelinding dan menjadi sorotan. Kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hampir 200 triliun rupiah per tahun itu saat ini dianggap sebagai salah satu
Mediasi dengan Aguan dan Anthony Salim, Akankah Oligarki Tunduk Pada Otoritas NKRI? Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H Hari ini (Senin, 10/2) adalah sidang ke-6 kasus PIK-2, dengan agenda mediasi. Berdasarkan Perma
Jakarta, SWA News – Banyak pihak yang mencurigai soal revisi UU Minerba. Katanya, revisi ini menjadi bagian dari upaya kekuasaan untuk memasung suara kritis masyarakat kampus. Ketua DPR RI, Puan
Sidoarjo, SWA News – Polemik sertifikasi HGB wilayah laut tidak hanya terjadi di Tangerang dan Bekasi, tetapi juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait masalah di Sidoarjo, Menteri Agraria dan
Jakarta, Swa News– Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, bersama sejumlah aktivis antikorupsi, resmi melaporkan pengusaha properti ternama, Sugianto Kusuma alias Aguan, ke KPK. Laporan ini terkait dugaan
Banten, Swa News – Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, masih mengklaim kliennya telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). “Kami beli dari rakyat (berstatus sertifikat
Era Rezim Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Terbitnya Sertifikat HGB/SHM Laut 2023? Jakarta, Swa News – Setelah terbongkar adanya kejanggalan penerbitan HGB dan SHM, sekarang banyak pihak menyoroti peran Kementerian
Lamongan, Swa News– Dugaan Korupsi Pembangunan RPH Unggas Lamongan memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Lamongan telah tuntas memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus 2024, Kejari
Kerjasama
Advertisement
