Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Era Rezim Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Terbitnya Sertifikat HGB/SHM Laut 2023?
Jakarta, Swa News – Setelah terbongkar adanya kejanggalan penerbitan HGB dan SHM, sekarang banyak pihak menyoroti peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kala itu, tahun 2023, saat terbitnya sertifikat tersebut.
Tapi ketika dikonfirmasi, baik Hadi Tjahjanto maupun Agus Harimurti Yudhoyono, yang keduanya pernah menjabat di kementerian yang ada, tidak tahu-menahu soal terbitnya sertifikat HGB dan SHM itu.
Hadi Tjahjanto menegaskan, jika dirinya baru tahu setelah ramai menjadi polemik, sementara Agus Harimurti menegaskan tidak tahu-menahu soal penerbitan sertifikat itu.
Kalau kita lacak, memang ada yang aneh soal penerbitan sertifikat HGB maupun SHM ini. Karena sesuai undang-undang, sertifikat itu untuk daratan, sementara kawasan pesisir dan lautan itu masuk kewenangan Kementerian/Dinas Kelautan dan Perikanan.
Tapi untuk penerbitan sertifikat, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memiliki legalitas. Kewenangan KKP atau DKP hanya sebatas perizinan pemanfaatan.
Tapi setelah Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono berkelit, kemudian muncul pertanyaan: ke mana sosok Raja Juli Antoni? Karena dalam skandal terbitnya sertifikat tersebut, dia menjabat Wakil Menteri ATR/BPN.
Tentu saja Raja Juli Antoni, kader PSI, orang dekat Jokowi ini tahu banyak persoalan yang terjadi. Apalagi jika skandal sertifikat laut ini dikaitkan dengan sosok Aguan. Hingga kini Aguan punya kedekatan khusus dengan Jokowi seperti halnya Raja Juli Antoni.
Saat ini Raja Juli Antoni berada di kabinet Prabowo dengan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Bahkan sekarang juga membuat program mencetak dua juta hektar lahan yang berasal dari kawasan hutan lindung di Papua untuk dijadikan lahan kelapa sawit, yang sebagian juga untuk lahan ketahanan pangan.
Jika kita lihat, ada kesamaan bentuk kebijakan antara legalisasi penguasaan lahan laut dengan kebijakan deforestasi yang juga akan memberikan akses oligarki melakukan ekspansi.
Jika ini terjadi, kelihatannya ada signifikansi untuk mengaitkan nama Raja Juli Antoni dengan pihak yang punya kepentingan dalam penguasaan lahan dengan seluruh proyek yang ada di dalamnya, yang melibatkan pengaruh kekuasaan dan oligarki. (Mar)
Era Rezim Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni, Terbitnya Sertifikat HGB/SHM Laut 2023?era Rezim wamen
