Malang, Swa News – Salah satu calon Anggota DPKM (Dewan Pendidikan Kota Malang) 2026-2030, Muhammad Andika Rizqi Fauzi, menyoroti dampak efisiensi anggaran pendidikan Kota Malang tahun 2026. Menurutnya, pemotongan anggaran sebesar Rp6 miliar yang berdampak pada program strategis seperti beasiswa dan seragam gratis perlu disiasati melalui kolaborasi dengan sektor swasta lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), kamis (14/5/2026).
Gagasan tersebut didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Rizqi menilai, ketika anggaran pendidikan Kota Malang turun dari Rp670 miliar menjadi Rp664 miliar, harus ada langkah nyata agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Setiap tahun, kebutuhan pendidikan yang layak pasti meningkat. Jika hanya mengandalkan APBD atau sokongan dari pusat, tentu akan kurang. Apalagi tahun ini ada penyusutan anggaran. Padahal, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar,” ungkapnya kepada Swa News.
Sebagai akademisi, pengusaha muda, dan praktisi organisasi, Rizqi membawa perspektif baru dalam merespons persoalan pendidikan di Kota Malang. Ia menilai Dewan Pendidikan harus hadir lebih aktif dalam membaca persoalan, menghubungkan berbagai pihak, serta mengawal program pendidikan agar tepat sasaran.
“Salah satu pondasi utama pendidikan yang layak adalah masyarakat bisa mengakses pendidikan. Program beasiswa dan seragam gratis saya kira sangat bagus. Setelah itu, kita bisa berbicara tentang pendidikan karakter dan hal lainnya. Dengan keterbatasan anggaran, DPKM sebagai mitra strategis harus kreatif untuk mendukung program-program yang sudah dibuat,” ujarnya.
M. Andika Rizqi Fauzi, Calon Anggota DPKM usulkan CSR untuk Dana Pendidikan
Menurut Calon Anggota DPKM dari Universitas Brawijaya ini, alternatif solusi dapat dilakukan dengan melibatkan perusahaan melalui tanggung jawab sosial mereka. Skema CSR dinilai mampu membantu menjaga keberlanjutan program pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kalau itu sebenarnya ada alternatif, dengan melibatkan swasta atas tanggung jawab sosialnya,” tambahnya.
Rizqi berharap identitas Kota Malang sebagai kota pendidikan tidak hanya terlihat dari banyaknya kampus, tetapi juga dari kuatnya pendidikan dasar dan menengah, meningkatnya minat belajar siswa, terbukanya akses pendidikan tinggi, serta hadirnya kebijakan yang berpihak pada seluruh anak. (MJL)*
