Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, melontarkan sindiran terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang tak kunjung hadir memenuhi pemanggilan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR tahun 2024.
Ketidakhadiran Gus Yaqut itu dinilai janggal mengingat salah satu fokus utama Pansus adalah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengalihan kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus.
“Kemarin di Pansus enggak hadir. Kalau nanti KPK akan ada tahapan ya siapa yang dipanggil dulu, kemudian keterangan-keterangan. Tinggal penyelidikan nanti disampaikan, akan naik tahap ke sidik. KPK sudah punya tahapannya, ada hasil Pansus kemarin,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka penyelidikan awal atas dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Pengusutan ini dilakukan setelah laporan disampaikan oleh Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK).
Baca juga: Paiman Mantan Wamendes Terseret Isu Ijazah Palsu Jokowi: Pernah punya percetakan di Jalan Pramuka?
Cucun menegaskan, hasil Pansus Haji DPR bisa dijadikan pijakan hukum bagi KPK untuk memanggil Gus Yaqut dalam rangka pendalaman penyelidikan.
“Ya jelas (bisa dipanggil). Kalau ada hasil Pansus, ya dipanggil, lah,” katanya.
Seperti diketahui, DPR sempat membentuk Pansus Haji pada 2024 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR saat itu, Abdul Muhaimin Iskandar. Pansus tersebut menyoroti serius dugaan penyalahgunaan kuota haji oleh Kementerian Agama di masa kepemimpinan Gus Yaqut.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus tanpa antrean. Mereka langsung diberangkatkan pada 2024, padahal antrean normal untuk haji khusus mencapai tahun 2031. Saat itu, tercatat ada sekitar 167 ribu jemaah yang masih menunggu antrean.
Anggota Pansus, Marwan Jafar, juga sempat mengungkapkan adanya indikasi kuat bahwa pemberangkatan instan tersebut melibatkan pejabat tinggi Kementerian Agama, termasuk Gus Yaqut.
“Tangan-tangan (penyelewengan) itu siapa ya kita bisa tebak, kalau di atasnya direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri,” kata Marwan usai inspeksi mendadak ke kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, Rabu (4/9/2024).
Dalam proses penyelidikan yang kini berjalan, KPK sudah memanggil sejumlah saksi. Salah satunya adalah pendakwah Ustaz Khalid Basamalah, yang turut diperiksa terkait skema pemberangkatan haji khusus tersebut.(SoS)
Comments 1