Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Kota Malang, Swa News — Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB), Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D., melontarkan kritik tajam terhadap cara pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Meski mengakui bahwa reshuffle adalah hak prerogratif Presiden, Pia menilai metode pemberitahuan melalui telepon sangat tidak etis. Ditambah, pejabat bersangkutan tengah menjalankan tugas negara. Ia menilai praktik komunikasi kepemimpinan tersebut mengabaikan martabat manusia.
Peristiwa ini bermula ketika Purbaya Yudhi Sadewa diketahui menerima telepon dari juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, saat dirinya sedang menghadiri rapat di parlemen, hanya beberapa jam sebelum pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Purbaya mengonfirmasi kepada media bahwa ia baru mengetahui pemberhentiannya melalui sambungan telepon tersebut, sebuah langkah yang menurut Pia menciptakan preseden buruk dalam tata kelola komunikasi pemerintahan.
Baca juga : Suahasil Nazara Resmi Jabat Menkeu Kabinet Merah Putih Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
“Saya tidak mempersoalkan kewenangan Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan seorang menteri. Itu merupakan kewenangan Presiden. Yang saya kritisi adalah cara pemberhentian tersebut dikomunikasikan. Memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis,” tegas Pia dalam keterangan resminya pada Rabu (16/9/2026).
Lebih lanjut, pakar political public relations ini menjelaskan bahwa dalam perspektif komunikasi kepemimpinan, publik tidak hanya menilai substansi keputusan, tetapi juga cara keputusan itu disampaikan.
Menurut Dosen Ilmu Komunikasi UB ini, cara berkomunikasi seorang pemimpin membawa pesan simbolik mengenai bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana individu di dalam struktur tersebut diperlakukan. Ia menekankan bahwa efektivitas sebuah keputusan tidak boleh dipisahkan dari dimensi etik dalam proses komunikasinya.
Pia mengingatkan bahwa perilaku pemimpin tertinggi memiliki daya teladan yang kuat bagi organisasi di bawahnya. Ia khawatir jika praktik komunikasi seperti ini dianggap normal, maka hal serupa akan ditiru di berbagai level institusi, mulai dari pemerintahan hingga dunia pendidikan.
“Kekuasaan memberi seseorang kewenangan untuk memberhentikan. Tetapi etika menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan,” pungkasnya. (ARD)
Penulis: Ardian F. R
Editor: Mukh. Munif
