Surabaya, Swa News – Pemerintah Kota Surabaya kini mengubah pendekatan dalam pembinaan anak-anak yang pernah terlibat kenakalan remaja. Jika sebelumnya dilakukan melalui program pelatihan di barak militer bersama TNI, kini pemkot memilih pembinaan jangka panjang melalui asrama berbasis pendidikan karakter.
Baca JugaArtikel Terkini Lainnya
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa pendekatan baru ini dinilai lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. “Dulu anak-anak ini kami kirim mengikuti pelatihan kebangsaan selama sepuluh hari di barak TNI. Hasilnya baik, tapi setelah tiga sampai empat bulan, sebagian kembali ke kebiasaan lama,” ujar Eri, Senin (26/5/2025).
Melihat hal itu, Pemkot kini memfokuskan program pembinaan melalui Kampung Anak Negeri dan Asrama Bibit Unggul, yang juga merupakan bagian dari program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana (1 Gamis 1 Sarjana). Program ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya terjaring oleh Satpol PP akibat perilaku menyimpang seperti mengamen, menggunakan lem, atau tawuran.
Pemkot Surabaya
“Di asrama, anak-anak tidak dihukum atau didisiplinkan secara keras, melainkan diajak hidup bersama dalam suasana kekeluargaan dan pembelajaran yang mendorong perubahan pola pikir,” jelas Eri yang juga merupakan doktor di bidang pengembangan sumber daya manusia.
Pemkot Surabaya menyiapkan fasilitas belajar yang memadai serta ruang asrama untuk membina anak-anak secara intensif.
Bagi keluarga yang tidak mampu, seluruh biaya pendidikan dan akomodasi ditanggung oleh pemerintah daerah. “Kami tidak ingin ada anak Surabaya yang putus sekolah karena kondisi ekonomi,” imbuhnya.
Pemkot Surabaya
Program ini juga mensyaratkan kedisiplinan ringan, salah satunya anak harus berada di rumah sebelum pukul 22.00 WIB. Bila keluarga tidak sanggup membiayai, anak akan diarahkan untuk tinggal dan belajar di asrama milik Pemkot.
Pemkot menyediakan sekitar 200 tempat untuk Asrama Bibit Unggul serta 200 tempat tambahan bagi siswa SMP dan SMA. Eri menekankan pentingnya menjaga privasi peserta agar mereka tidak merasa malu atau terstigma. “Sejak 2022 saya bergerak menjaga martabat warga saya. Mereka harus merasa dihargai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3A-PPKB) Surabaya, Ida Widyawati, menambahkan bahwa program ini juga didukung dengan pelatihan bagi orang tua. “Keluarga dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta juga kami libatkan dalam program Padat Karya. Harapannya, seluruh elemen keluarga ikut berubah,” kata Ida.
Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang Pemkot Surabaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang rentan terhadap masalah sosial.(SoL)
Pemkot Surabaya
