Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News– Isu panas menjelang pemilihan Ketua Senat pada Senin (10/11/2025) mencuat terkait dugaan intervensi Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Prof. Ilfi Nurdiana, untuk meloloskan salah satu nama yang dinilai sejalan dengan kepentingan politiknya.
Disinyalir, nama tersebut adalah mantan Rektor periode 2020–2025, Prof. Dr. Muhammad Zaenuddin (MZ). Kasak-kusuk yang berkembang di kalangan civitas akademika menyebutkan bahwa upaya meloloskan MZ sebagai Ketua Senat berkaitan erat dengan strategi rektor memuluskan pengangkatan Dr. Zainal Habib (ZH) sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK).
Menurut informasi yang beredar, pihak rektorat diduga melakukan mobilisasi melalui rapat komisi untuk merekomendasikan kenaikan jabatan fungsional ZH dari Lektor (III/d) menjadi Lektor Kepala (IV/a) — sebuah syarat penting untuk bisa diangkat sebagai wakil rektor definitif.
“Ada upaya jejaring rektor yang sudah mendekati senat agar merekomendasikan kenaikan jabatan fungsional Pak Zainal Habib. Kita tahu, itu demi memuluskan jalannya menjadi wakil rektor,” ungkap salah satu dosen yang enggan disebutkan namanya.
Ketua senat
Ketika disinggung mengenai keterlambatan kenaikan jabatan fungsional ZH, sumber lain menegaskan bahwa hal itu berkaitan dengan sanksi akibat kasus pelecehan seksual yang pernah menjeratnya.
“Sanksi terhadap Zainal Habib turun dari pusat pada masa kepemimpinan Rektor Prof. Abdul Haris. Memang sanksinya kala itu terkesan aneh karena sempat berubah-ubah. Yang terakhir, sanksinya adalah penurunan status dari dosen menjadi tenaga kependidikan (tendik),” imbuhnya.
Hasrat kuat rektor untuk menempatkan ZH sebagai wakil rektor — meski dinilai tidak memenuhi syarat jabatan fungsional dan memiliki catatan pelanggaran etik — turut menuai kritik tajam dari Dr. KH. Imam Muslimin (Yai MIM). Ia menduga ada indikasi kolusi yang berkaitan dengan proses pemilihan rektor sebelumnya, mengingat ZH saat ini menjabat sebagai Pimpinan Project Management Unit (PMU) yang memiliki akses strategis terhadap banyak kebijakan.
“Ini sarat dengan kolusi menurut saya. Kemungkinan karena Habib ini pegang PMU — Project Management Unit,” ujar Yai MIM kepada Swa News.
“Habib tidak memenuhi syarat, dan juga sudah bermasalah. Masalahnya apa? Pelecehan seksual. Datanya ada, sudah terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi pada era Dekan Dr. Luthfi Musthofa. Datanya lengkap,” tambahnya.
(Catatan redaksi: Berita lengkap terkait skandal pelecehan seksual ZH dapat dibaca melalui laporan media Tirto dan UAPM Inovasi.)
Ketua senat
Upaya pengangkatan ZH sebagai WR Bidang AUPK juga menuai tanda tanya dari sejumlah dosen senior. Mereka mempertanyakan kelayakan ZH — baik dari aspek kepangkatan fungsional maupun integritas moral.
“Emangnya UIN sudah kehabisan orang profesional yang berintegritas? Mengapa rektor dan institusi harus memaksakan diri hanya untuk seorang ZH? Apa urgensinya? Kita ini tidak bodoh, ini jelas ada agenda sistemik,” ujar salah seorang dosen yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
Bahkan Yai MIM secara tegas menduga ada kerja struktural yang melibatkan berbagai pihak, karena “ada udang di balik batu” dalam dinamika politik kampus tersebut. (MU)
