Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta,Swa News- Pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara Konferensi Besar Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, 13 Desember 2024, menjadi sorotan tajam di media sosial.
Penggunaan frasa “para-para” oleh Gibran dalam sambutannya menuai kritik pedas, baik dari ahli bahasa maupun masyarakat umum.
Dalam pidatonya, Gibran beberapa kali menggunakan frasa seperti “para-para kiai” dan “para-para ibu nyai,” yang seharusnya cukup disebut “para kiai” atau “para ibu nyai.”
Kesalahan ini dianggap tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, di mana kata “para” sudah berfungsi sebagai penanda jamak sehingga tidak perlu diulang.
Reaksi Netizen: “Sekolah Lagi!”
Netizen pun ramai-ramai mengomentari kesalahan tersebut di berbagai platform media sosial. Salah satu komentar yang viral menyebut, “Sekolah lagi yang benar, jangan cuma cosplay jadi Wakil Presiden!” Komentar ini merujuk pada dugaan bahwa Gibran kurang memahami tata bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi kemampuan dasar, apalagi bagi pejabat negara sekelas Wakil Presiden.
Beberapa netizen lainnya menyindir bahwa kesalahan ini memalukan, mengingat pidato resmi di depan publik mencerminkan wibawa dan profesionalisme seorang pemimpin.
“Masalah kecil, tapi fatal. Kalau bicara saja nggak sesuai kaidah, gimana bikin kebijakan?” tulis pengguna lain di Twitter.
Baca juga: Akhirnya Keluarga Jokowi Dipecat PDIP, Ini 3 Alasannya !
Kesalahan ini juga memancing tanggapan dari para ahli bahasa. Mereka menilai bahwa penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah mencerminkan kurangnya perhatian terhadap tata bahasa, atau bahkan persiapan yang kurang matang sebelum memberikan pidato.
“Sebagai pejabat publik, Wakil Presiden seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini bukan sekadar soal tata bahasa, tapi soal wibawa negara,” ujar seorang ahli bahasa dari Universitas Indonesia yang enggan disebut namanya.
Ahli bahasa juga menyarankan agar Gibran lebih berhati-hati dan meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. “Pidato resmi bukan hanya soal menyampaikan isi, tapi juga menjaga kredibilitas dan menghormati audiens,” tambahnya.
Pembelaan dan Sikap Gibran
Meski dihujani kritik, beberapa pendukung Gibran membela kesalahan tersebut sebagai hal yang manusiawi. “Semua orang bisa salah. Tidak perlu membesar-besarkan ini,” ujar salah satu pendukungnya di media sosial.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gibran atau pihak Istana terkait insiden ini. Banyak pihak berharap Gibran dapat mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan memperbaiki diri di masa mendatang.
Baca juga: Bocoran Pertemuan Mochtar Riady dan Jokowi, Ini 3 Isinya!
Penguasaan bahasa Indonesia yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam komunikasi pejabat publik. Sebagai bahasa resmi negara, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam pidato dan komunikasi resmi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung kebudayaan nasional.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa pemimpin harus menunjukkan profesionalisme tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam kata-kata.
Bagi masyarakat, insiden ini adalah refleksi dari pentingnya pendidikan dan penguasaan dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa.
Apakah kesalahan ini hanya akan menjadi lelucon semata, atau justru titik balik bagi Gibran untuk lebih berhati-hati di masa mendatang?
Comments 1