Klarifikasi Lengkap Bapenda dan BPKAD Banyuwangi Terkait Framing Dana Abadi Daerah di Media Sosial

Banyuwangi, Swa News – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, memberikan klarifikasi atas penggiringan opini yang dilakukan oleh akun Instagram @desninqory, yang seolah-olah membenturkan pernyataannya dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi, Samsudin, dalam acara Gesah Banyuwangi JTV bertajuk “Dana Abadi Daerah: Antara Inovasi dan Kekhawatiran Publik.”

Pada kesempatan tersebut, Cahyanto meluruskan pernyataan Samsudin mengenai kondisi fiskal daerah.

“Pak Samsudin itu menyatakan kondisi fiskal daerah ke depan (dalam tanda petik) tidak baik-baik saja. Itu pernyataan beliau, dan memang benar bahwa fiskal bersifat fluktuatif. Justru karena itu, Pak Samsudin punya pandangan yang sama dengan saya, bahwa langkah kebijakan Dana Abadi Daerah (DAD) akan mampu menstabilkan peta fiskal Kabupaten Banyuwangi,” tegas Cahyanto kepada Swa News.

Menjaga Pembangunan Berkelanjutan, Kepala BPKAD Dorong Percepatan Perda Dana Abadi Daerah

Ia menambahkan, penjelasan yang disampaikannya bukan untuk menyanggah, melainkan memperjelas posisi fiskal Banyuwangi yang saat ini tergolong positif.

“Semalam saya hanya meluruskan secara spesifik mengenai peta fiskal Kabupaten Banyuwangi yang kondisinya positif, berbeda dengan beberapa daerah lain. Kesimpulan tersebut mengacu pada parameter Permenkeu Nomor 65 Tahun 2024 dan Permenkeu Nomor 127 Tahun 2024, yang menunjukkan indikator fiskal Banyuwangi berada pada kategori tinggi dan positif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Banyuwangi, Samsudin, juga menanggapi hal serupa. Ia menduga pemilik akun Instagram @desninqory memiliki motif negatif karena berulang kali menggiring opini yang salah terhadap pernyataannya.

“Sudah biasa framing seperti itu. Saya sudah tiga kali ini diframing,” keluhnya.

Samsudin menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara dirinya dan Kepala BPKAD bukan hal yang substansial, melainkan perbedaan sudut pandang berdasarkan domain kerja masing-masing.

“Sudah saya luruskan di acara. Perspektifnya memang beda. Saya sekarang di Bapenda, domainnya kemampuan fiskal. Kalau di BPKAD, domainnya kapasitas fiskal. Untuk DAD yang digunakan adalah kapasitas fiskal, bukan kemampuan fiskal. Jadi ini bukan hal substantif yang perlu diperdebatkan, karena memang perhitungan DAD mengacu pada kapasitas fiskal sebagaimana yang disampaikan BPKAD,” jelas Samsudin kepada Swa News.(AI)