Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News – Situasi sempat memanas dalam aksi bertajuk Indonesia Gawat Darurat yang digelar sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya bersama aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Malang, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, para peserta mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas kegagalan rezim Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai justru berpotensi memicu praktik korupsi secara sistematis dan masif.
Eskalasi aksi sempat meningkat akibat desakan para demonstran yang meminta perwakilan Pemerintah Kota Malang menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Siap Kawal 5 Tuntutan Mahasiswa Malang ke DPR RI
Salah seorang perwakilan massa aksi berteriak lantang mengkritik kebijakan pemerintah saat ini.
“Hari ini kegagalan negara mengelola APBN berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Naiknya harga BBM dan harga kebutuhan pokok telah menyebabkan hilangnya kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu, seorang peserta aksi perempuan juga menyoroti terpuruknya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, meskipun rupiah mulai menunjukkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan tersebut masih sangat kecil. Ia juga mengkritik maraknya praktik korupsi di tengah upaya penguatan negara yang dinilai semakin absolut dalam kehidupan demokrasi sipil.
Ketua DPRD Kota Malang Nyatakan Tolak MBG
Ketegangan kembali meningkat ketika para demonstran memberikan kesempatan kepada Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, untuk menyampaikan tanggapan.
Peserta aksi mendesak Amithya agar berbicara secara tegas dan meminta maaf kepada masyarakat atas kegagalan pemerintah dalam mengelola kepentingan publik.
Situasi semakin ricuh ketika massa aksi meminta DPRD Kota Malang membuat pernyataan terbuka yang mendukung penghentian Program MBG di Kota Malang. Saat itu, respons yang diberikan masih bersifat normatif dan belum menunjukkan sikap yang tegas, sehingga memicu teriakan dan desakan keras dari para demonstran.
Beberapa saat kemudian, suasana mulai mencair setelah Amithya, Ketua DPRD Kota Malang nyatakan tolak MBG, dengan kesepakatannya untuk menghentikan Program MBG di Kota Malang.
“Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih karena tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang,” tegas Amithya di hadapan peserta aksi di Kota Malang, Senin (15/6/2026). (BA)
Editor : M. Munif
