Jakarta, Swa News– Setelah sekian lama perang dingin seperti Tom and Jery, selalu saling mengintai dan menyerang antara Jokowi dan Kubu PDI Perjuangan, kemudian pada tanggal 16 Desember 2024 mengambil sikap tegas memecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution.

Keputusan pemecatan itu berdasar Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2014. Surat keputusan itu dibacakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, didampingi Olly Dodong kame serta Said Abdullah.

Ketegangan hubungan politik Jokowi dengan PDIP sudah berlangsung lama, banyak sumber informasi yang mengatakan, sejak Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, sering membuat pernyataan yang katanya dinilai mengkerdilkan eksistensi kepresidenan Jokowi.

Baca Juga:

Akhirnya Kolaborasi Jokowi-Prabowo Kalah!

Setelah itu semakin mengeras sejak ada keinginan dan manuver politik Jokowi untuk melanggengkan jabatan presiden.

Ada manuver perpanjangan jabatan, jabatan presiden 3 periode, hingga permintaan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Tapi permintaan Jokowi itu ditolak Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

Ujungnya, pada Pemilihan Presiden tahun 2024, Jokowi mengambil langkah politik sendiri, berseberangan dengan keputusan partai, ketika itu Presiden Jokowi mendukung Pasangan Calon Presiden Prabowo-Gibran.

Langkah politik jokowi itu jelas melawan keputusan partai. Apalagi Jokowi punya agenda politik sendiri, untuk melanggengkan dinasti politiknya.

Maka kalau kita baca salah satu alasan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution, karena faktor berbagai pelanggaran disiplin dan etika kepatuhan kader pada garis kebijakan organisasi.

Secara spesifik pemecatan itu, khusunya untuk Jokowi, karena terkait langkah politik Jokowi yang melawan keputusan partai dalam pemilihan presiden 2024.

Pada proses pemilihan presiden tersebut Jokowi telah membentuk koalisi politik sendiri, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Gibran.

Padahal proses pemilihan presiden 2024 itu, PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan berpasangan dengan Mahfud MD.

Bahkan PDI Perjuangan juga menilai sikap Jokowi yang selama proses Pemilu 2024 kemarin telah melakukan berbagai intervensi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya

Bagi PDI Perjuangan, sikap politik Jokowi itu sudah melanggar AD/ART Partai Tahun 2019.

Maka PDI Perjuangan menilai Jokowi sudah melakukan pelanggaran berat organisasi yang sudah tidak bisa ditolerir, karena selain melanggar aturan partai juga konstitusi negara. (Mus)