Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Minggu malam, tanggal 1 November, Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditangkap. Hari berikutnya, sejumlah jenderal ikut ditangkap. Mereka dituduh melakukan penyadapan. Kasus ini heboh karena yang disadap presiden. Kalau yang disadap ketua umum partai dan ormas, itu biasa. Apalagi cuma aktivis, tak akan ada tuduhan pelanggaran.
Ketika penyadapan kepada presiden ini dibongkar dan diumumkan ke publik, opini yang muncul adalah makar. Sebab, sulit memahami tujuan penyadapan kepada presiden kecuali ingin menjatuhkannya. Meski dalam BAP, Sigit dan para jenderal dikenai pasal UU ITE. Sigit dan para jenderal dijerat Pasal 32 UU ITE. Juga Pasal 258 KUHP tentang penyadapan secara ilegal dan Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal.
Para pakar hukum sepakat bahwa penyadapan kepada presiden adalah makar. Sulit untuk dipahami selain makar. Harus dikenakan Pasal 104 dan 106 KUHP. Hukuman maksimalnya hukuman mati, atau seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Lalu, kenapa tuduhannya pakai pasal pelanggaran UU ITE?
Di sini ada yang menarik!
Kita runut kembali historis Sigit. Lima tahun menjadi Kapolri, Sigit punya jaringan dan logistik yang tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, Sigit adalah Kapolri yang dianggap berjasa memenangkan Prabowo-Gibran. Ini jadi modal politik dan emosional yang tidak kecil.
Pada 1 Oktober 2026, Sigit dicopot. Lengser dari jabatan Kapolri. Sehari setelah Sigit turun, ada 88 perwira ikut dimutasi. Diduga, ada upaya bersih-bersih Polri dari orang-orangnya Sigit. Kurang dari sebulan dilantik, Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Suto, mencopot hampir 500 perwira polisi. Artinya, Kapolri baru dengan dukungan kekuatan di belakangnya sedang membersihkan kelompok Sigit di struktural Polri.
Apakah kasus penyadapan baru saja diketahui?
Margarito Kamis, salah satu Wantimpres, bilang bahwa kasus penyadapan kepada presiden telah diketahui sejak 2025. Artinya, pembongkaran kasus penyadapan merupakan bagian dari skenario yang sistemik untuk melumpuhkan kelompok Sigit.
Lalu, apa skenario berikutnya pasca-Sigit dan para jenderal itu ditangkap? Kenapa tuduhan kepada Sigit menggunakan UU ITE, bukan UU Makar? Kemungkinan ini bagian dari strategi besarnya.
Tuduhan makar, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Kalau Sigit dan para jenderal saat ini dikenakan tuduhan makar dan dijatuhkan hukuman mati, serangan balik dari kubu Sigit hampir pasti tak kalah cepat dan hebatnya. Tak ada yang dipertahankan lagi kecuali menyerang balik. Serangan baliknya akan sangat brutal. “Tiji Tibeh”. Mati siji mati kabeh. Mati satu mati semua.
Jika menggunakan tuduhan UU ITE, ini bisa menjadi alat tekan yang efektif. Kalau masih melawan, UU Makar akan digunakan. Kira-kira begitu kalau mau dinarasikan. Ini bisa menjadi strategi menahan serangan balik dari kubu Sigit. Dalam tekanan ini, ada jeda waktu untuk melumpuhkan sisa-sisa kekuatan Sigit dan para jenderal. Ketika Sigit dan para jenderal dianggap telah betul-betul lumpuh dan tidak ada kekuatan untuk melakukan perlawanan, berikutnya UU Makar bisa saja digunakan. Skenarionya bisa dibuat dengan tekanan massa atau proses pengadilan.
Di sisi lain, muncul seorang pengusaha bernama Arif Kurniawan. Namanya dikait-kaitkan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Arif Kurniawan adalah pengusaha nikel terbesar di Sulawesi. Tambangnya seluas 71.000 ha. Sepertiga dari total produksi nikel Indonesia telah dikuasai.
Siapa Arif Kurniawan? Ia dianggap kolega Sigit. Jika ini benar, maka langkah penangkapan Kurniawan ini bukan hanya untuk memotong jalur logistik Sigit. Lebih dari itu, ini langkah pengambilalihan kekayaan yang luar biasa besar dari kelompok Sigit.
Selain nikel, apalagi? Ini juga menarik. Dari sini kita bisa membaca bahwa kasus Sigit kemungkinan bukan hanya soal hukum. Tapi boleh jadi punya kaitan erat dengan urusan politik dan bisnis.
Jakarta, 8 November 2026


















