Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya.
Syahganda menyatakan bahwa keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan informasi yang paling akurat. Pasalnya, Yusril hadir langsung dalam pertemuan terakhir di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Syahganda mengutip penjelasan Yusril yang menegaskan bahwa secara hukum tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk menggugat persoalan ijazah ke PTUN. Hal itu karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan final dan mengikat atas perkara dengan materi yang sama.
Selain itu, Gibran disebut tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) karena tidak berstatus sebagai tergugat intervensi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kembali menegaskan bahwa upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui PTUN tidak dapat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril kembali mengingatkan bahwa pihak Gibran juga tidak dapat mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA karena tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut. [A]
Penulis: Rahman
Editor: Imam A. Hanifah
