Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
MALANG – Di tengah ancaman fragmentasi global dan pesatnya disrupsi teknologi, Pancasila dituntut bukan lagi sekadar teks sejarah, melainkan instrumen hidup (living ideology) yang mengakar pada generasi muda.
Pesan kuat Pancasila sebagai ideologi hidup bagi generasi muda ini mengemuka saat Pemerintah Kabupaten Malang menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Halaman Pendopo Agung Malang, Senin (1/6) pagi.
Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., yang bertindak sebagai inspektur upacara, menegaskan bahwa dasar negara merupakan jangkar moral sekaligus kompas diplomasi internasional. Dalam momentum khidmat tersebut, pria yang akrab disapa Abah Sanusi ini membacakan pidato resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.
Upacara yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, mulai dari Kapolres Malang, Dandim 0818, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, hingga penggerak TP PKK dan DWP Kabupaten Malang, serta diikuti ratusan ASN dan perwakilan pelajar.
”Salam Pancasila. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hari ini, 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Lebih dari sekadar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi,” tegas Abah Sanusi mengawali arahannya.
Lebih lanjut, pidato yang dibacakan Bupati menekankan bahwa kemajemukan Indonesia dengan belasan ribu pulau dan ratusan suku adalah bukti nyata ketangguhan Pancasila sebagai “bintang penuntun”. Di level internasional, falsafah kebangsaan ini menjadi modal kuat bagi kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
”Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya.
Sanusi menyebut Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata.
Wujud nyata dari implementasi Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dari aktifnya kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah naungan PBB serta konsistensi negara dalam menjembatani konflik regional dan menyuarakan hak bangsa terjajah.
”Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong. Namun, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan,” tambahnya.
Melalui mimbar tersebut, BPIP secara khusus menitipkan pesan krusial kepada para pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Regulasi yang dilahirkan wajib memprioritaskan keadilan sosial serta melindungi hak-hak masyarakat lapisan terbawah.
”Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” ucap Bupati Malang.
Menutup upacara, Sanusi mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malang untuk mengunci komitmen kebangsaan, menolak radikalisme, dan membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan Indonesia terletak pada keragaman yang harmonis serta nilai kemanusiaan yang abadi.
