Eksepsi Tom Lembong Ditolak Hakim, di Mana Letak Tempus Delicti Perkara Hukumnya?
Jakarta, Swa News – Eksepsi Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebelumnya mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya.
Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika berargumentasi bahwa dalil yang diajukan kuasa hukum Tom Lembong tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima.
Bahkan, menurut hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Tom Lembong telah memenuhi syarat formil dan materiil.
“Mengadili, satu, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat diterima. Dua, menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat,” tegas Ketua Majelis Hakim Dennie saat memimpin sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/3).
Hakim Dennie juga memerintahkan jaksa untuk melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
Eksepsi Tom Lembong
Terhadap keputusan hakim, Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mempertanyakan tempus delicti sehingga beralasan hanya dirinya yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.
Pasalnya, menurut dia, masa penyidikan dalam surat tercatat pada periode 2015–2023, sedangkan ia hanya menjabat pada periode 2015–2016.
Karena itu, Tom menilai perkara yang menyeret dirinya tidak setara di mata hukum atau tidak ada konsep equality before the law. Dia juga meyakini dirinya tak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
Tom juga meminta penegak hukum untuk memeriksa menteri perdagangan lain yang menjabat sepanjang 2015 hingga 2023. Menurut Tom Lembong, mendakwa seseorang secara selektif tidak dapat dibenarkan lantaran terkesan seperti memilih-milih.
Dalam perkara dirinya, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebanyak Rp 578,1 miliar. Kesalahan yang didakwakan adalah karena menerbitkan surat izin impor periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa ada rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. (Rya)
