Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Keluar dari Jebakan Perampasan Negara
Oleh Yudi Latief
Apakah negara Indonesia bisa diperbaiki dari mekanisme internal pemerintahan? Dengan menyesal harus dikatakan bahwa hal itu hanya mungkin terjadi dengan mukjizat.
Perampasan Negara
Kondisi politik dan ekonomi di Indonesia saat ini semakin menunjukkan adanya kendali tersembunyi di balik institusi formal negara. Fenomena state capture—yakni perampasan kebijakan negara oleh segelintir elite dan oligarki—menjadi akar dari berbagai masalah struktural yang sulit diperbaiki. Dalam situasi ini, kekuasaan tidak lagi berada di tangan lembaga resmi yang bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan dikendalikan oleh kekuatan bayangan atau shadow state yang bekerja demi kepentingan pribadi dan kelompok.
State Capture dan Kehancuran Demokrasi
State capture di Indonesia tercermin dari bagaimana kebijakan publik yang sering kali memihak kepada kepentingan korporasi besar dan elite politik, bukan kepada kesejahteraan rakyat. Regulasi di berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, infrastruktur, hingga kebijakan sosial, kerap disusun untuk melanggengkan dominasi segelintir elite. Proses legislasi dan penegakan hukum pun tidak jarang dimanipulasi untuk melindungi kepentingan mereka, bukan sebagai instrumen keadilan sosial.
Perampasan Negara
Dampak dari state capture sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari: kesenjangan sosial yang melebar, perampasan ruang hidup rakyat, hilangnya kontrol publik terhadap sumber daya strategis, hingga pembungkaman suara kritis. Dalam kondisi ini, sistem demokrasi formal hanya menjadi ilusi, sementara keputusan penting diambil di ruang-ruang tertutup yang tidak terjangkau oleh pengawasan publik.
Shadow State: Kekuasaan di Balik Tirai
Di balik struktur negara yang tampak legal, shadow state beroperasi melalui jaringan informal yang menghubungkan elite politik, pengusaha besar, dan institusi keamanan. Mereka membentuk aliansi yang tidak terlihat di permukaan, namun memiliki kekuatan besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam banyak kasus, kekuatan ini mampu membelokkan arah kebijakan negara tanpa melalui prosedur demokratis yang transparan.
Kehadiran shadow state menjadikan institusi negara kehilangan independensinya. Lembaga penegak hukum, parlemen, bahkan birokrasi dipaksa tunduk pada kepentingan kelompok oligarki. Akibatnya, agenda reformasi yang seharusnya memperkuat demokrasi justru mengalami kemunduran drastis, sementara rakyat semakin terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan.
Membangun Kekuatan Otonom di Akar Rumput
Di tengah situasi yang nyaris tanpa harapan ini, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan rakyat adalah membangun kekuatan otonom di akar rumput. Kekuatan ini harus bersumber dari solidaritas komunitas, gerakan sosial, dan inisiatif warga yang mandiri dari kendali elite politik maupun korporasi.
Baca juga:Balik Kanan, Prabowo Timbul Tenggelam Bersama Konglomerat, Bukan Bersama Rakyat?
Perampasan Negara
Gerakan akar rumput yang otonom memiliki potensi besar untuk merebut kembali ruang demokrasi yang dirampas. Dengan membangun organisasi rakyat yang independen, menguatkan ekonomi komunitas, serta memperluas kesadaran politik kritis, rakyat dapat menciptakan kekuatan tandingan terhadap hegemoni shadow state.
Strategi Tandingan
Strategi yang dapat dilakukan untuk membangun kekuatan otonom antara lain sebagai berikut:
Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan ekonomi berbasis komunitas, koperasi, dan solidaritas ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi yang dikuasai oligarki.
Pendidikan Politik Kritis: Meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat melalui pendidikan berbasis hak-hak sipil, demokrasi partisipatif, dan advokasi kebijakan publik.
Jaringan Solidaritas progresif: Membangun aliansi di antara gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil, elemen progresif komunitas kampus, dan komunitas lokal untuk memperkuat posisi tawar rakyat di hadapan negara dan korporasi.
Demokrasi Partisipatif: Mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sebagai langkah awal untuk merebut kembali kontrol terhadap kebijakan publik.
Merevitalisasi gembala komunitas: memberdayakan jaringan penjaga tradisi dan komunitas adat dalam melindungi masyarakat lokal dari perampasan ruang hidup, sumberdaya lokal dan basis ekonomi rakyat.
Penutup
Perbaikan Indonesia tidak akan terjadi selama state capture masih mencengkeram lembaga-lembaga negara. Rakyat hanya akan menjadi korban dari sistem yang melayani kepentingan shadow state, bukan kepentingan publik. Oleh karena itu, membangun kekuatan otonom di akar rumput bukan hanya menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan. Dengan kekuatan mandiri yang tumbuh dari komunitas, rakyat memiliki peluang untuk merebut kembali hak-haknya dan membangun masa depan yang lebih adil dan demokratis.
Rakyat harus percaya pada kekuatannya sendiri—karena perubahan sejati hanya akan datang dari bawah, bukan dari elite penguasa yang telah lama mengkhianati amanah demokrasi.
Keluar dari Jebakan Perampasan Negara
Aktivis dan Cendekiawan Muslim
