Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News – Anggota DPRD Kota Malang menunjukkan inkonsistensi sikap dalam menanggapi gelombang aksi massa. Saat berada di tengah massa aksi, hampir semua anggota DPRD menyatakan siap mengawal tuntutan yang disampaikan oleh demonstran. Namun, hanya selang beberapa saat setiap fraksi DPRD Kota Malang Pecah dalam bersikap, khususnya menanggapi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (17/06/2026)
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, masih berharap adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran di Kota Malang. Menurutnya, hingga kini sudah ada upaya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun dalam pelaksanaannya di daerah.
Baca Juga :Aksi Masyarakat Sipil Malang Tuntut Penghentian Program MBG, Soroti Dugaan Pemborosan Anggaran
“Kami juga memantau perkembangan di pusat. Memang sudah ada upaya untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Karena sasarannya di Kota Malang, maka kita harus bisa menyampaikan seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Bagaimanapun juga, kitalah yang mengetahui posisi pelaksanaannya secara teknis di daerah ini karena sasarannya adalah masyarakat kita semua,” ujarnya saat konferensi pers.
Sikapi Tuntutan Massa Aksi, DPRD Kota Malang Pecah
Menanggapi tuntutan para pendemo, ada perbedaan pendapat antar wakil rakyat di DPRD Kota Malang. Komitmen berbeda diutarakan anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra saat menyikapi tuntutan massa aksi.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, menyampaikan hingga saat ini DPRD Kota Malang belum pernah menyatakan sikap untuk menghentikan Program MBG. Ia menganggap informasi yang beredar mengenai dukungan DPRD terhadap tuntutan massa untuk menghentikan program tersebut dalam unjuk rasa pada Senin (15/06/2026) adalah hoaks.
Ia juga mengklaim bahwa banyak masyarakat Malang yang bergantung pada Program Makan Bergizi Gratis.
“Banyak yang mendatangi kami dari masyarakat, termasuk mereka yang bekerja di sana (SPPG), para ibu, hingga anak-anak sekolah yang merasakan manfaatnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak lagi perlu memberi uang saku untuk makan anaknya. Selain itu, ada petani, peternak, pedagang di pasar, hingga penjual bahan baku yang turut merasakan dampak program ini,” sanggahnya. (MM)
Penulis : M. Munif
Editor : Redaksi
DPRD Kota Malang Pecah
