Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Surabaya, Swa News — Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur secara resmi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki armada helikopter water bombing sendiri guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mengkhawatirkan.
Sebagaimana dilangsir dari laporan resmi Jatim Newsroom, usulan ini muncul setelah evaluasi mendalam terhadap efektivitas penanganan api di medan sulit yang selama ini kerap terhambat oleh keterbatasan akses darat dan jarak sumber air yang jauh.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, menegaskan bahwa penggunaan mobil pemadam kebakaran konvensional tidak lagi memadai untuk cakupan bencana yang meluas hingga ribuan hektare.
“Butuh waktu berapa lama untuk memadamkan api, belum lagi mengambil air ke tempat yang begitu jauh. Jawa Timur harus menghitung risiko terhadap satwa maupun ekosistem alam yang terdampak. Kenapa kita tidak melakukan pengadaan helikopter water bombing sendiri saja?” ujar Suli saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Rabu (21/10/2026). Ia meyakini kepemilikan armada mandiri akan mempercepat respons penanganan di titik api yang sulit dijangkau.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyoroti aspek finansial yang selama ini tersedot untuk biaya sewa helikopter yang sangat tinggi. Berdasarkan kalkulasi sementara, biaya sewa satu unit helikopter water bombing bisa mencapai Rp150 juta untuk sekali terbang.
Jika dalam kondisi darurat helikopter harus beroperasi 5 hingga 10 kali sehari, maka negara harus merogoh kocek hingga Rp1,5 miliar per hari. Angka fantastis ini dinilai lebih bijak jika dialokasikan untuk pengadaan aset tetap milik pemerintah provinsi.
Meski demikian, Untari menekankan bahwa usulan ini masih dalam tahap wacana yang memerlukan kajian fiskal mendalam terkait kekuatan APBD Jawa Timur. Pihaknya telah meminta instansi terkait untuk menghitung secara rinci biaya pengadaan dan operasional jangka panjang.
“Ini wacana kita, tapi kalau APBD kuat, kita ada ruang untuk itu. Terutama untuk penanganan urusan hutan dan gunung yang tidak bisa digapai dengan jalur darat, terutama saat fenomena El Nino melanda,” pungkasnya menutup pembahasan tersebut.
