Jakarta, Swa News— Proses persidangan praperadilan skandal dugaan kuota haji yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait status tersangka atas dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
Dalam persidangan tersebut, KPK memberikan jawaban yang menilai permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yaqut tidak jelas dan tidak sesuai dengan ruang lingkup hukum praperadilan sehingga tidak dapat diterima. KPK juga meminta hakim menyatakan penetapan Yaqut sebagai tersangka sudah sah berdasarkan bukti yang ada.
Kasus yang masuk dalam proses persidangan tersebut menyangkut dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024. KPK juga menegaskan, terdapat perhitungan kerugian negara yang mencapai Rp622 miliar. Oleh karenanya, KPK mempertahankan bahwa proses penyidikan, termasuk penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Yaqut, sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta menilai permintaan praperadilan terhadap status hukum Yaqut tidak beralasan.
Sebaliknya, pengacara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, dalam sidang Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meminta kepada hakim praperadilan, Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro, agar pengadilan membatalkan status tersangka atas kliennya pada Selasa (3/3/2026).
“Penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat kecukupan bukti, baik terkait tuduhan adanya aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada Pemohon maupun terkait tuduhan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan KMA Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi,” ujarnya.
Rangkaian Sidang Praperadilan Yaqut
Untuk rangkaian jadwal sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tersebut, menurut Hakim Sulistyo, sidang telah diagendakan sebagai berikut: Kamis, 5 Maret 2026, pembuktian pihak pemohon; Jumat, 6 Maret 2026, agenda pembuktian termohon; Senin, 9 Maret 2026, kesimpulan; dan Rabu, 11 Maret 2026, sidang putusan. (AR)
