Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Aceh, Swa News– Tiga pekan pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, warga Aceh mengibarkan bendera putih di sepanjang jalur lintas Sumatera. Aksi tersebut menjadi simbol kelelahan sekaligus permintaan perhatian pemerintah terhadap kondisi warga terdampak bencana.
Dilansir dari Tempo, bendera putih dipasang di ruas jalan penghubung Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Bagi masyarakat setempat, simbol tersebut mencerminkan rasa tidak berdaya dalam menghadapi dampak bencana yang hingga kini dinilai belum tertangani secara optimal.
Muhammad Alkaf, warga Kota Langsa yang turut menjadi korban banjir, menyebut pemasangan bendera dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut ditujukan untuk mengetuk nurani Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional.
“Bendera putih adalah simbol kemarahan, kelelahan, sekaligus harapan agar kami diperhatikan selayaknya warga negara,” ujar Alkaf saat dihubungi, Selasa (16/12/2025).
Alkaf menilai penetapan status bencana nasional penting untuk mempercepat pemulihan, termasuk membuka peluang masuknya bantuan internasional. Ia mencontohkan penanganan tsunami Aceh 2004 yang dinilai lebih efektif setelah pemerintah pusat menetapkannya sebagai bencana nasional.
Ia juga menyesalkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyinggung adanya kekuatan luar sebagai pemicu kegaduhan di tengah situasi bencana. Alkaf mengaku tidak sepakat dengan pernyataan tersebut dan merasa kecewa atas belum adanya penetapan status bencana nasional.
Pandangan serupa disampaikan relawan bencana, Nauval Pally Taran. Relawan asal Aceh Besar itu menilai bendera putih menjadi tanda kelelahan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak berat seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
“Sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, kami melihat masyarakat benar-benar kewalahan menghadapi kondisi ini,” kata Nauval.
Ia mengungkapkan bantuan logistik, termasuk air bersih, mulai tersalurkan. Namun, distribusinya dinilai belum merata, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Takengon Terisolir, Warga Terancam Kekurangan Pangan
Sementara itu, hasil liputan lapangan Swa News menunjukkan kondisi yang lebih mengkhawatirkan di wilayah Aceh Tengah. Sejumlah akses menuju Takengon dilaporkan terputus akibat longsor dan banjir, menyebabkan wilayah tersebut terisolasi.
Hadi, kontributor Swa News, mengatakan pasokan logistik mulai menipis karena distribusi bantuan terkendala akses jalan. Kondisi tersebut berpotensi memicu krisis pangan jika tidak segera ditangani.
“Takengon saat ini terisolir. Akses jalan terputus dan bantuan belum bisa masuk secara maksimal. Warga terancam kelaparan jika situasi ini terus berlanjut,” ujar Hadi, Ahad (14/12/2025).
Selain bahan pangan, warga juga mulai kesulitan mendapatkan air bersih dan layanan kesehatan dasar. Hingga kini, upaya pembukaan akses masih terkendala kerusakan infrastruktur dan kondisi cuaca yang belum stabil.
Data Korban dan Upaya Pemulihan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagaimana dikutip Tempo, mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 1.016 jiwa hingga Ahad (14/12/2025). BNPB memperkirakan total anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana mencapai Rp51,82 triliun.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Aceh telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk terlibat dalam upaya pemulihan pascabencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan langkah tersebut. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap dukungan lembaga internasional dapat memperkuat pemulihan, terutama pada sektor-sektor yang menjadi fokus kerja masing-masing lembaga.
“Bentuk bantuan akan disesuaikan dengan tugas dan program kelembagaan UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA. (MM)
Comments 1