Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia) diluncurkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto Senin 24 Februari 2025.
Presiden Prabowo mengaku telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.
“Saya juga sudah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” tambahnya.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa gelombang pertama investasi akan datang senilai USD 20 miliar atau sekitar Rp300 triliun yang didapatkan dari hasil efisiensi beberapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Presiden Prabowo, proyek strategis bernilai miliaran dolar ini akan berfokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.
Asumsi pemerintah itu berbeda dengan pengamatan pemerhati politik, ekonomi, dan hukum, Agustinus Edy Kristianto.
“Pikiran saya tentang Danantara simpel: semakin besar dana kelolaan, semakin besar daya ungkit (leverage), risiko pun semakin besar! Jangan hanya bicara soal enak dan untungnya saja,” ujarnya.
Agustinus mengingatkan bahwa risiko terbesar bagi lembaga yang bakal mengelola aset BUMN sebesar Rp14 ribuan triliun itu adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang memanfaatkan aset triliunan tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
“Apalagi jika tidak ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat,” tambahnya.
Senada, pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy juga mencermati proses berdirinya BPI Danantara. Ichsanudin Noorsy punya perhitungan sendiri. Menurutnya, Danantara itu tidak akan pernah efektif karena terjadi pertarungan di dalamnya. Intinya, berebut duit.
“Apa poinnya? Perebutan duit, kan?” jelasnya. (Nta).
