Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Tangerang, Swa News– Kontroversi pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang dan Bekasi memicu banyak tanda tanya.
Selain memengaruhi akses nelayan ke wilayah tangkapan, klaim bahwa proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh masyarakat secara swadaya menimbulkan kejanggalan.
Dengan estimasi biaya mencapai ratusan miliar rupiah, sulit membayangkan bahwa masyarakat pesisir mampu mendanainya tanpa dukungan pihak tertentu.
Menurut analisis ekonom Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta, pemasangan pagar laut ilegal ini diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp116,91 miliar per tahun.
Biaya tersebut mencakup dampak pada pendapatan nelayan, peningkatan biaya operasional, dan kerusakan lingkungan.
Jika dirinci, pengeluaran untuk membangun pagar laut ini sangat besar. Material utama berupa bambu dan pemberat pasir, tenaga kerja, serta distribusi material ke lokasi membutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Dengan panjang total pagar mencapai 38,16 kilometer di Tangerang dan Bekasi, biaya pembangunannya jauh di atas kemampuan rata-rata masyarakat pesisir.
Pagar laut ini menghambat akses lebih dari 3.800 nelayan di wilayah tersebut. Nelayan harus memutar lebih jauh, meningkatkan waktu perjalanan hingga 1,5 jam. Akibatnya, pendapatan nelayan menurun drastis hingga Rp93,31 miliar per tahun, sementara biaya operasional seperti bahan bakar naik hingga Rp18,60 miliar.
“Setiap hari kami harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk bahan bakar, sementara hasil tangkapan semakin menurun,” ungkap seorang nelayan yang terdampak.
Selain dampak ekonomi, struktur pagar laut yang terbuat dari bambu juga mengganggu habitat alami ikan, udang, dan kerang. Kerusakan ekosistem ini diperkirakan menyebabkan kerugian lingkungan senilai Rp 5 miliar per tahun.
Klaim bahwa proyek ini sepenuhnya swadaya masyarakat dipertanyakan. Dengan biaya yang begitu besar, mustahil masyarakat nelayan yang sebagian besar berpenghasilan rendah mampu mendanai pembangunan pagar laut ini sendiri. Pemerintah diminta untuk menyelidiki sumber dana proyek tersebut.
Menurut Achmad Nur Hidayat, manfaat proyek ini tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun disebut untuk mitigasi abrasi dan tsunami, efektivitas pagar laut ini belum terbukti, dan lebih banyak membawa dampak negatif.
Ekonom dan aktivis lingkungan mendesak agar pagar laut ilegal segera dibongkar demi memulihkan akses nelayan dan melindungi ekosistem pesisir. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memberikan peringatan kepada pihak terkait untuk membongkar struktur tersebut.
Kontroversi pagar laut
Laporan oleh: Tim Swa News
Sumber: tempoCo, antaranews, kompascom, suaracom
