Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News— Gelombang penolakan terhadap narasi yang memojokkan profesi pers terus memuncak. Wartawan Malang Raya menggelar aksi yang tergabung dari empat organisasi profesi jurnalis di depan Balai Kota Malang. Aksi unjuk rasa tersebut mengecam keras pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menuding wartawan sebagai “Londo Ireng” dan antek asing. (27/07/2026)
Aksi ini digelar untuk menegaskan bahwa jurnalis bekerja berlandaskan Undang-Undang Pers demi kepentingan publik, bukan untuk melayani kepentingan asing. Aksi ini diikuti oleh Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Malang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Baca juga: Bias Londo (gak) Ireng!
Koordinasi Lapangan, Benny Indo, menegaskan bahwa tudingan tersebut amat berbahaya dan memperlihatkan minimnya empati pemimpin negara terhadap sejarah panjang pers nasional.
“Aksi ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa Londo Ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya yang juga berlatar belakang jurnalis. Jadi kalau Prabowo menuduh jurnalis itu Londo Ireng, kami artikan itu juga menuduh pahlawan sejarah bangsa. Ini sangat tidak baik, tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf,” tegas Benny.
Aksi Wartawan Malang Raya Respon Intimidasi, Propaganda, dan Narasi Kontradiktif
Benny menilai ucapan Presiden bukan sekadar retorika, melainkan bentuk perundungan (bullying) dan intimidasi terstruktur terhadap kemerdekaan pers. Tudingan bahwa jurnalis daerah bekerja untuk kepentingan asing juga dinilai sangat tidak masuk akal.
Ia turut menyoroti standar ganda dan propaganda pemerintah yang dinilai kontradiktif dalam melempar wacana ke publik.
“Di satu sisi pemerintah bilang ekonomi sulit karena faktor internasional, tapi di sisi lain menuduh kita antek-antek asing. Ini kontradiktif. Pemerintah selalu mencari pembenaran ketimbang mengedukasi masyarakat secara transparan. Padahal teman-teman di daerah liputan tiap hari murni untuk memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat lokal,” cecarnya.
Sumbat Informasi Sama Dengan Hambat Pembangunan SDM
Dalam orasinya, massa jurnalis juga menyerukan konsolidasi untuk melawan segala bentuk ketakutan dan tekanan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Benny menekankan bahwa ketimpangan informasi sama bahayanya dengan ketimpangan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan internet.
“Orang tidak bisa maju karena ketimpangan informasi. Kalau tugas kami menyampaikan informasi lalu dihalang-halangi, berarti negara secara langsung menghalangi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pernyataan emosional Presiden yang tidak dipikirkan matang-matang ini sangat kami sayangkan,” ungkapnya.
Di akhir aksi, para wartawan Malang Raya menyuarakan pesan terbuka agar Presiden Prabowo kembali membuka buku sejarah nasional untuk memahami bahwa republik ini berdiri salah satunya berkat kontribusi besar para wartawan pejuang.
“Harapan saya, Pak Prabowo baca lagi sejarah nasional karena banyak pahlawan nasional berlatar belakang jurnalis. Ini harus jadi momentum agar pemerintah stop menakut-nakuti pekerja media. Mari kita kerja bersama sesuai profesi dan Undang-Undang,” pungkas Benny.
Penulis: Ardian F. R
Editor: M. Munif
