Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Sejumlah tokoh merasa heran mengapa nama mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jaringan keluarga Solo tidak tercantum dalam daftar target kasus penyadapan ilegal tersebut.
Keheranan itu muncul setelah Bareskrim Polri mengungkap kasus penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sekitar 6.000 nomor telepon milik tokoh nasional, pejabat, pengusaha, hingga jurnalis. Namun, tidak ditemukan satu pun nomor milik keluarga inti Jokowi yang disebut masuk ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tersebut.
Berikut sejumlah tokoh yang menyoroti dugaan kejanggalan dalam kasus penyadapan tersebut.
1. Mahfud MD (Mantan Menko Polhukam)
Dalam wawancara dengan media nasional, Mahfud MD mengaku heran karena nama Jokowi dan Gibran tidak tercantum dalam daftar penyadapan. Sebagai tokoh yang berpengaruh dalam peta politik nasional, menurutnya, ketidakhadiran nama keduanya patut dipertanyakan.
Mahfud secara lugas mempertanyakan mengapa ribuan tokoh publik lainnya, termasuk dirinya, ikut disadap, sementara lingkaran Solo sama sekali tidak tersentuh. Ia meyakini informasi hasil penyadapan ilegal tersebut mengalir ke lingkaran Solo.
2. Akbar Faizal (Politikus dan Kreator Siniar)
Melalui siniar (podcast) pribadinya, Akbar Faizal mempertanyakan transparansi penentuan target dari sekitar 6.000 nomor telepon tersebut.
Setelah mencermati data yang beredar, ia menegaskan tidak menemukan nama Jokowi, Gibran, Kaesang, maupun Iriana. Akbar mempertanyakan mengapa lingkaran Solo tidak masuk dalam daftar sasaran operasi penyadapan tersebut. Ia juga meminta kepolisian membuka alasan penentuan target kepada publik.
3. Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara)
Dalam analisis hukumnya, Refly Harun menilai hal tersebut dapat dipahami dari sudut pandang konstelasi politik internal Polri saat itu.
Ia menyoroti keterlibatan salah satu tersangka baru, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keberadaan orang-orang dekat di dalam tim operasi penyadapan dinilai menjadi alasan kuat mengapa jaringan Jokowi tidak dijadikan sasaran.
4. Selamat Ginting (Pengamat Politik dan Militer)
Pengamat dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengaitkan skandal tersebut dengan kepentingan politik praktis.
Ia menilai tidak adanya nomor yang dikaitkan dengan jaringan Jokowi dalam daftar tersebut memperkuat dugaan adanya agenda untuk memantau pergerakan kabinet pemerintahan baru. Terlebih, nomor telepon Presiden Prabowo disebut ikut disadap. Menurut pandangan tersebut, operasi itu diduga dilakukan demi menguntungkan atau menjaga stabilitas politik lingkaran rezim terdahulu.
5. Ray Rangkuti (Pengamat Politik)
Ray Rangkuti menduga kuat terdapat muatan kepentingan keluarga di balik penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Tidak tercantumnya jaringan politik dan keluarga Jokowi dalam daftar target, menurutnya, memberikan indikasi yang perlu dicermati publik mengenai pihak yang diuntungkan dan pihak yang mengendalikan arus informasi intelijen tersebut. [A]
Penulis: Abdurrahman
Editor: Imam A. Hanifah
